DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Tegas Tumpas KKB di Papua

PASUKAN TNI dua kali diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi Kabupaten Nduga, Papua, Kamis 7 Maret 2019. Akibat serangan tersebut, kata Kapuspen TNI, menyebabkan tiga orang prajurit gugur, yakni Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin dan Serda Siswanto Bayu Aji.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mengenyahkan KKB di Papua. Salah satunya adalah dengan membenahi otonomi khusus (otsus) di Papua. Pembenahan otsus dianggap akan mampu menghadirkan pemerataan di Papua dalam berbagai hal.

Selain itu, perbaikan cara diplomasi juga harus dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan yang dilakukan untuk menumpaskan KKB dan OPM harus lebih maksimal. Baik di dalam atau luar negeri.

"Pemerintah juga harus kuatkan peran intelijen di Papua untuk mengungkap dan memutus mata rantai organisasi separatis dan menghentikan alur pasokan senjata," ujar Sukamta, saat dihubungi, Sabtu, (9/3).

Baca juga: Panglima TNI: Perangi Separatisme di Papua Bisa dengan Baksos

Sukamta mengatakan bahwa juga sebaiknya dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai amanat UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur keterlibatan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Arwani Thomafi, mengatakan peristiwa di Papua menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI. Motif penyerangan itu sudah bukan lagi kriminal biasa tapi membuat teror bagi keamanan nasional dan ancaman terhadap NKRI.

"Aparat harus tegas. Penyerangan ini harus dihentikan. Jangan sampai negara kalah oleh teror gerombolan bersenjata yg mengancam NKRI," ujar Arwani.

Karena dugaan motifnya bukan lagi kriminal biasa, maka perlu pelibatan secara maksimal aparat TNI. Meski tidak mengesampingkan peran Polri dalam pemulihan keamanan di Papua. Peristiwa tersebut juga menunjukkan bahwa eksistensi gerakan separatis di Papua masih ada.

"Badan Intelejen Keamanan (Baintelkam) Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN) harus meningkatkan deteksi dini khususnya di daerah-daerah rawan keamanan," ujar Arwani. (OL-4)