Parpol Bersedia Ikuti Rencana KPK Panggil Bendahara

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil seluruh bendahara partai politik. Pemanggilan akan dilakukan pada 12 hingga 14 Maret 2019.

Nantinya dalam pertemuan dengan bendahara partai, KPK akan melakukan wawancara dan diskusi mendalam mengenai sistem pendanaan politik di partai. Nantinya diharapkan hasil pertemuan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan pendanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel oleh partai politik.

Adapun tim yang melakukan pertemuan dengan para bendahara parpol itu ialah Satgas Politik di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Menanggapi rencana KPK tersebut, partai politik mengaku siap memenuhi undangan KPK. Baik undangan untuk bendahara atau petinggi partai yang lainnya.

"Kami sudah koordinasi dengan KPK sebelumnya, dengan ICW juga, siap hadir (kalau dipanggil KPK)," ujar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, ketika dihubungi, Sabtu, (9/3).

Grace mengatakan, belum memiliki pembahasan detail mengenai hal apa terkait pendanaan politik partai yang akan disampaikan pada KPK. Pihaknya akan mengikuti dulu rencana KPK untuk memanggil dan berdialog dengan bendahara partai.

Senada dengan Grace, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan siap memenuhi panggilan KPK. Hal itu juga menurutnya sudah dilakukan oleh partainya saat KPK melakukan FGD dengan sekjen dan pimpinan parpol.

"Kami sudah hadir," ujar Eddy terkait undangan KPK.

Selama ini biaya politik yang tinggi di Indonesia dinilai jadi salah satu pemicu korupsi. Setiap kader partai harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk kepentingan kampanye di masyarakat. Metode pemilu langsung oleh rakyat membuat kebutuhan kampanye yang besar tidak bisa dihindari.(OL-4)