Penjelasan Presiden soal Kapolri Memuaskan

RAPAT konsultasi antara Presiden Joko Widodo dan DPR dilaporkan berjalan dalam nuansa santai, kemarin. Agenda utama penjelasan Presiden mengenai calon Kapolri dan APBN Perubahan 2015 pun dinyatakan telah diterima dengan baik.

"Seluruh pemimpin dan fraksi di DPR menerima dengan baik penjelasan Presiden Joko Widodo dalam rapat konsultasi Presiden dengan pimpinan serta alat kelengkapan dewan," papar Ketua DPR Setya Novanto kepada Media Indonesia, kemarin. Setya menyebutkan suasana rapat konsultasi berlangsung sangat cair dan santai.

"Ada dua agenda yang disampaikan Presiden dalam rapat tadi. Pertama soal pembatalan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan pengajuan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru. Kedua soal pelaksanaan APBN Perubahan 2015. Semua clear dan bisa diselesaikan. Sangat kondusif," kata Setya.

Terkait dengan penjelasan soal Kapolri, lanjut Setya, Presiden sudah memaparkannya secara gamblang dan menyerahkannya kepada mekanisme di DPR. Atas penjelasan tersebut, seluruh fraksi dan pimpinan dewan sepakat untuk meneruskan mekanisme calon Kapolri ke Badan Musyawarah DPR untuk selanjutnya meminta Komisi III segera menggelar fit and proper test terhadap Komjen Badrodin Haiti.

Di samping itu, DPR meminta pemerintah untuk melaksanakan sebaik-baiknya seluruh program yang diundangkan dalam APBN Perubahan 2015 agar di akhir tahun anggaran bisa terserap maksimal.

Budi Gunawan
Menyangkut kepolisian, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, dalam kesempatan konsultasi itu, Jokowi menyampaikan penjelasan mengapa ia mengganti Komjen Budi Gunawan dengan Komjen Badrodin Haiti.

"Pertama Presiden memperhatikan dengan sungguh-sungguh perdebatan di masyarakat, termasuk resistensi dan terjadinya pro dan kontra yang harus diperhatikan," jelasnya.

Alasan kedua, sambung Johnny, Jokowi harus menjamin keamanan dan ketenangan masyarakat. Dengan dua alasan itu, fraksifraksi pun dapat memahaminya.

Ia menambahkan fraksi-fraksi, termasuk NasDem, memberikan catatan terhadap penjelasan Jokowi. Catatan tersebut, kata Johnny, ialah Komjen Budi Gunawan yang diduga terlibat masalah hukum ternyata dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan praperadilan.

Untuk itu, DPR meminta Jokowi memperhatikan dan memulihkan nama baik Komjen Budi Gunawan dengan mengusulkan dan menempatkan dia di posisi yang memungkinkan pemulihan nama baiknya. Dalam menanggapi hal itu, kata Johnny, Presiden memperhatikan poin tersebut.

Di sisi lain, Kadiv Humas Polri Brigjen Anton Charliyan, kemarin, mengatakan posisi Wakapolri akan ditentukan melalui mekanisme rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan kemudian meminta persetujuan Presiden. Namun, lanjut dia, secara personal Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri tidak mempersoalkan.