Presiden Didesak Mereposisi Kabinet

KEPUASAN publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam enam bulan pertama memerintah ternyata lebih kecil ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memimpin Kabinet Indonesia Bersatu.

Berdasarkan survei Indo Barometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebesar 57,5% dan JK 53,3%. Adapun angka kepuasan terhadap SBY dan JK secara keseluruhan ialah 75%. "Ada persoalan kepemimpinan di kabinet Jokowi-JK, khususnya yang membidangi masalah perekonomian," ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman di Jakarta, kemarin. Irman hadir saat Indo Barometer merilis hasil survei tentang kepuasan publik jelang setengah tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Hadir pula mantan menko perekonomian Rizal Ramli, politikus PDI Perjuangan Arif Budimanta, dan Direktur Indo Barometer M Qodari. Irman menegaskan, Jokowi tidak boleh ragu untuk mereposisi menteri-menteri yang berkinerja belum maksimal. "Saya kira tidak usah menunggu satu tahun. Kalau ini dilakukan, dapat memperbaiki kinerja enam bulan ke depan," katanya. Qodari mengungkapkan, ada tiga persoalan yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Pertama, persoalan ekonomi (21,6%). Kedua, kenaikan harga bahan bakar minyak serta sejumlah barang kebutuhan pokok (19,6%). Ketiga, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (8,4%). Merosotnya tingkat kepercayaan kepada Jokowi dan JK, sambungnya, juga berimbas pada Kabinet Kerja.

"Tingkat kepuasan publik atas kinerja para menteri Kabinet Kerja justru lebih rendah, yakni 46,8%," imbuh Qodari. Meski demikian, Qodari menilai popularitas Jokowi masih membantu dalam membuat kebijakan. "Jokowi berhasil menaikkan harga BBM tanpa memancing kerusuhan. Ini berarti ada kepercayaan masyarakat yang luar biasa. Langkah menaikkan harga BBM ini sempat ditakuti oleh presiden sebelumnya," katanya.

Butuh waktu
Arif Budimanta mengatakan ketidakstabilan perekonomian dalam negeri merupakan langkah awal dari pembangunan jangka panjang infrastruktur. "Enam bulan ini kita melakukan proses transformasi struktural secara fundamental. Ibaratnya kita lagi bersihbersih lemak dengan diet dan seterusnya. APBN kita saat ini merupakan APBN dengan belanja modal terbesar selama 10 tahun terakhir yakni Rp300 triliun," ujarnya.

Staf khusus menteri keuangan itu juga mengatakan pembangunan infrastruktur pasti akan berdampak pada keguncangan perekonomian. "Kalau sudah selesai, perlahan- lahan perekonomian akan membaik," ujar Arif. Adapun Rizal Ramli mengingatkan, jika harga bahan pokok terus melambung, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak akan bertahan lama.

Survei tersebut digelar pada 15-25 Maret 2015 di 34 provinsi, dengan jumlah responden 1.200 orang. Tingkat margin of error kurang lebih 3,0%, pada tingkat kepercayaan 95%. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling.