Pembangunan Infrastruktur Buka Peluang Lapangan Kerja

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran dinilai sudah tepat. Selain dapat menekan biaya transportasi masyarakat, kebijakan tersebut pun berpeluang membuka lapangan kerja baru di daerah.

Demikian pernyataan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, disela-sela diskusi Mengapa Harus Memilih, di Jakarta, Sabtu (23/2). Acara yang diselenggarakan Alumni Theresia Bersatu, itu juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas sebagai pembicara.

Baca juga: LSI: Lebih 50% Warga tak Tahu Tanggal Pemilu

Menurut Erick, bangsa Indonesia harus percaya diri dan yakin terhadap pelbagai kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah. Banyak prestasi yang telah diukir dan sejatinya dapat dijadikan patokan bahwa negara memang hadir untuk menjawab semua persoalan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jalan tol, bandara, serta pelabuhan, khususnya di wilayah pinggiran, merupakan prioritas. Pemerintah ingin agar nantinya publik tidak kesulitan ketika melaksanakan rutinitas, seperti kerja, sekolah, dan kegiatan perekonomian lainnya.

Sebagai negara yang memiliki 17.504 pulau, sambung dia, pemerintah pun sangat menyadari pentingnya pemerataan pembangunan. "Itu menjadi salah satu tantangan supaya pembangunan tidak hanya dilakukan di Jawa," katanya.

Erick membeberkan beberapa capaian Jokowi selama 4 tahun, seperti penambahan panjang jalan dari 38.569 km menjadi 47.017 km, serta pembangunan panjang tol dari 648 km yang ditargetkan menjadi 1.851 km pada 2019. Berikutnya, penambahan bandara dari 210 menjadi 236 dan 571 pelabuhan menjadi 899.

Ia menilai pemimpin yang baik adalah figur yang berani mengambil resiko untuk membuat keputusan terbaik. Jangan pula mengikuti langkah pemimpin yang enggan mengambil sebuah keputusan apapun. Jokowi telah membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin dengan membuat kebijakan pembangunan dari pinggiran.

"Makanya kita jangan jadi silent majority, jangan takut di bully ketika kita benar. Contoh, kalau Pak Jokowi hanya bicara politik tentu dia tidak akan membangun infrastruktur dari pinggiran." tandasnya.

Senada dikemukakan Luhut. Menurut dia, bangsa Indonesia sebagai bangsa besar sedianya tetap menjaga warna persatuan. Jelang perhelatan pesta demokrasi, masyarakat juga jangan mau dipecah oleh informasi yang menyesatkan.

"Sebagai mantan tentara, saya pun tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan anak buah yang telah gugur. Saya tetap punya hutang kepada mantan anak buah dan perjuangannya. Kepercayaan itu mahal harganya," kata dia.

Baca juga: Soal Aroma Kampanye di Munajat 212, Bawaslu Tunggu Kajian Bawahan

Taufik Damas berharap masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dan memilih pemimpin dengan nurani. Intinya, masyarakat harus ikut berperan dalam proses demokrasi demi masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Karena andai ada dua pilihan yang sama-sama buruk, kita tetap harus memilih yg keburukannya itu paling sedikit. Apalagi kalau yang satu baik yang satu tidak tentu kita pilih yg lebih baik. Jadi tidak ada alasan untuk golput," tandasnya. (OL-6)