Elite Politik Jangan Menjadi Sumber Hoaks dan Ujaran Kebencian

MEMASUKI masa kampanye Pemilihan Umum 2019,  salah satu tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha, menegaskan pentingnya para elite politik nasional untuk dapat mengendalikan diri dalam bertutur kata maupun bersikap.

Sebab, kekerasan verbal yang dituangkan dalam perkataan tersebut tidak menutup kemungkinan mengarah pada kekerasan fisik di kalangan pendukung atau simpatisan. Terlebih, apabila hoaks dan ujaran kebencian itu dikemas atau dikaitkan dengan keagamaan.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu lima tokoh pendiri PAN, termasuk Abdillah Toha, telah mengingatkan dan menegur tokoh pendiri PAN, Amien Rais (AR) yang kini berada dalam jajaran tim pemenangan pemilu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02.

Menurut Abdillah, AR yang dahulu sempat menjadi idola di era reformasi, tak seharusnya mengeluarkan omong kosong seperti menyebar-nyebarkan berita seakan-akan Partai Komunis Indonesia (PKI) akan bangkit kembali dan mempermasalahkan adanya 20 juta tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia. Teguran itu, lanjut Abdillah, harus dibaca sebagai bentuk pernyataan pertanggungjawaban moril para pendiri PAN.

"Kami sebagai pendiri PAN merasa punya kewajiban moril untuk mengingatkan Pak AR yang sama-sama pendiri PAN bahwa kita mempunyai prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Dan menurut pandangan kami Pak AR  telah meninggalkan prinsip-prinsip itu jauh atau telah menyimpang, jadi kita ingatkan," ujar Abdillah di Jakarta, Sabtu (9/2).

Ia menyampaikan alasan utama teguran disampaikan kepada Amien Rais yang dinilai sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Meski ia mengakui jika para pendiri PAN tidak mempunyai wewenang untuk mengatur PAN, terlebih kini mereka sudah berada di luar partai.

Namun, sebagai pendiri, ia bersama yang lainnya perlu mengingatkan bahwa PAN didirikan karena reformasi. Dari surat yang diusulkan sebelumnya tentu berefek positif di kalangan PAN.

Abdillah sendiri meyakini jika langkah melayangkan surat terbuka kepada AR tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019. Namun jika dihubungkan dengan kondisi saat ini (tahun politik) yang semuanya sedang memanas, ia berharap jangan sampai cara-cara yang dipakai AR justru membuat situasi semakin panas dan berpotensi memecah belah bangsa.

"Ini kan omong kosong seseorang yang berpendidikan politik dengan tingkat doktor menyebarkan berita mengenai bangkitnya PKI. Kasihan rakyat biasa yang dibodohi oleh orang pandai," ungkap Abdillah yang berharap AR segera menyadari tindakannya dan berhenti melakukan manuver politik demi kekuasaan.

Menurutnya kalau memang ucapan yang dikeluarkan AR tersebut benar adanya, maka harus disertai dengan bukti. Sebab, keberadaan PKI itu sudah dilarang dengan Tap MPR.

Abdillah mengakui ketika mendirikan PAN, ia bersama para pendiri lainnya sempat berpikir jika PAN bakal dapat minimal 20% suara tapi ternyata hanya 7%. Basis kekuatan PAN sebenarnya Muhammadyah yang diperkirakan mencapai 13 juta. Namun ternyata tidak semua Muhammadyah memilih PAN.

Menanggapi pelaksanaan Pemilu 2019, Abdillah melihat masa kampanye ini terlalu panjang. Masyarakat maupun Pemerintah sudah begitu lama membicarakan pemilu dan terus berpikir politik. Ia pun menyesalkan banyaknya ujaran kebencian dan hasutan selama masa kampanye.

"Saya sangat menyesalkan cara-cara kampanye yang mencampuradukkan agama secara keras, karena sangat berbahaya sekali," ujar Abdillah.

Ia menambahkan bahwa kita masih harus terus belajar demokrasi. Dan Pilpres 2019 ini terdapat kemunduran jika dibandingkan dengan sebelumnya. Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden pertama yang dipilih. Indonesia sebagai negara besar dengan 250 juta penduduk dan 190 juta peserta pemilu menjadikan Pemilu Indonesia sebagai pemilu ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan India.

"Dan kita berhasil melaksanakan itu di 2014 dan 2009 dengan baik," katanya.

Ia juga berharap pemilu kali ini meski panas tapi bisa dilaksanakan dengan baik. Bangsa Indonesia harus merasa bangga, jangan sampai kebanggaan itu nantinya dirusak. Sebab jika situasi politik yang memanas didiamkan, dari kekerasan yang bersifat verbal tersebut apabila didiamkan bisa menjadi kekerasan fisik.

"Jangan sampai kita pecah seperti kejadian di Timur Tengah. Apalagi jika ada kekuatan luar masuk. Saya tidak melihat itu semua, tapi kita mesti waspada," ujar Abdillah mencoba mengingatkan.

Karena itu pula, untuk menjaga Pemilu 2019 sebagai pemilu yang aman, damai, dan kondusif serta terbebas dari hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa, dia menghormati aparat keamanan saat ini (Polri), khususnya setelah di bawah komando Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengetahui apa yang harus dilakukan dan paham dengan batasan-batasan HAM.

Abdillah juga menambahkan dalam mengamankan pemilu yang menggunakan agama misalnya, Polri sebagai penegak hukum jangan melihat dari sisi agama tapi lebih pada aspek pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Masyarakat juga diminta jangan cepat percaya dengan hoaks. Jika ada hal atau berita yang aneh-aneh bisa dicek terlebih dulu, di antaranya melalui internet.

"Jangan cepat jari bergerak. Sekarang ini yang berbahaya bukan hanya mulut bergerak saja. Jika berita-berita baik dan berita sensasional kurang lebih ceknya begitu (melalui internet) dan melalui media-media massa yang bonafide," imbau Abdillah. (RO/OL-1)