Izin Tambang Selalu Diobral Untuk Kepentingan Pilkada

KOORDINATOR Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, mengungkapkan selama ini proses pemilihan umum sering kali ditunggangi oleh kepentingan dari para oligarki pertambangan yang ingin mengamankan kepentingan usahanya. Proses tersebut tidak hanya terjadi di daerah namun merambah hingga ke pemilihan presiden.

"izin izin tambang ini luar biasa diobral, salah satunya karena efek desentralisasi membuat membludaknya izin tambang. Sebab izin izin tambang menjadi salah satu sumber pembiayaan politik bagi para kandidat dan kepala daerah untuk mendapat uang konten dalam membiayai kegiatan politiknya," ujar Johansyah dalam paparannya di Jakarta, Senin (11/2).

Berdasarkan catatannya pada 2000-2005 izin tambang yang ada hanya 1134 izin, tahun 2011 izin tambang Indonesia mencapai 11000 izin. Saat ini memang sedang dilakukan penertiban izin tambang oleh Kementerian ESDM sehingga menjadikan izin tambang hanya 8000 - 9000 izin tambang, namun secara keseluruhan luas wilayah konsesi nya menrut Johansyah tidak berkurang.

Menurutnya berdasarkan riset KPK 2015 lalu biaya kampanye untuk Bupati setidaknya membutuhkan Rp20 miliar - Rp30 miliar dan angka tersbeut terus naik hingga ke tingkat Presiden. Tingginya kebutuhan dana tersebut memunculkan gap antara jumlah harta kekayaan calon dengan biaya kampanyenya, proses tersebut akhirnya mendorong ijon dari para pelaku usaha, khususnya pertambangan.

"Harapannya bagi para pengusaha tersebut mendapat jaminan kelangsungan usaha maupun kelancaran perizinan hingga pelonggaran kebijakan maupun pembiaran pelanggaran hukum. Dampanya kualitas kampanye tidak akan bicara hal spesifik tetapi lebih ke hal hal umum saja," tutur Johansyah.

"Izin - izin tambang selalu tumbuh setelah proses elektoral berlangsung, misalnya pelaksanaan pemilu di Samarinda maupun Kalimantan yang izin tambangnya tiba tiba naik setelah pilkada selesai," imbuh Johansyah.

Sedangkan pada pelaksanaan pilpres kedepannya pun menurut dirinya tidak lepas dari peranan oligarki pertambangan yang memberikan dukungan kepada kedua kandidat, baik itu Jokowi-Maruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga. Dukungan itu pun ditengarai oleh Jatam sebagai langkah mengamankan kepentingan dari para oligarki pertambangan.

Menurut data Jatam, pasangan capres - cawapres 01 Jokowi-Maruf Amin mendapatkan dukungan hingga 86% total biaya kampanye yang dilaporkan kepada KPU berasal dari perkumpulan Golfet TBIG yang kuat diduga merupakan PT Tower Bersama Riset Global Investama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang.

Begitu juga untuk pasangan capres - cawapres 02 Prabowo-Sandiaga yang keduanya merupakan pengusaha lama di bidang tambang. Sedangkan 80% dana kampenyenya di topang oleh Sandiaga yang memiliki sejumlah perusahaan tambang.

Untuk itu menjelang debat kandidat tahap kedua nanti Johansyah meminta agar kualitas debat yang diangkat tidak hanya berbicara hal hal yang general semata. Namun harus masuk ke tahapan kritis terkait persoalan lingkungan khususnya di pertambangan.

Menurutnya kedua capres hanya berbicara general dan tidak spesifik, bahkan cenderung mengulang isu lama. Misalnya saja soal tambang liar atau efisiensi energi fosil dan lainnya yang masih belum solutif dalam mengatasi persoalan lingkungan terkait pertambangan. (OL-4)