Tahun Politik Ancaman Siber Semakin Besar

SISTEM keamanan siber di Indonesia hingga saat ini dianggap masih lemah. Belum ada cukup kelengkapan sumber daya dan regulasi yang kuat untuk melindungi negara dari ancaman serangan siber. Di tahun politik 2019, ancaman kejahatan siber dikhawatirkan akan semakin meningkat.

"Penyerangan siber yang sering masuk ke Indonesia dalam bentuk malware menjadi masif. Hal itu sering terjadi jika pengguna internet masih suka menggunakam software bajakan," ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM, di Jakarta, Sabtu (9/2).

Baca juga: Serangan Siber Global Timbulkan Klaim Asuransi Besar

Djoko mengatakan, ancaman kerugian akan serangan siber sangat besar di tahun politik. Penguatan keamanan terus dilakukan meski dalam kondisi terbatas.

Dijelaskan Djoko, untuk bisa mengantisipasi dan mencegah serangan siber dibutuhkan adanya alat sensor penangkap serangan. Di Indonesia, baru terdapat 21 sensor yang tersebar di 6 provinsi. Padahal, idealnya sensor terdapat di setiap kota atau minimal terdapat satu di setiap provinsi.

"Kami sedang upayakan agar di 2019 ini bisa terpasang sensor di 34 provinsi. Kami sudah koordinasi dengan Kemendagri untuk lakukan itu," ujar Djoko.

Djoko berharap agar dukungan dari berbagai lembaga terkait untuk melancarkan rencana itu bisa hadir. Dengan demikian, peningkatan keamanan siber bisa segera dimaksimalkan.

"Begitu juga dari regulasi. Kami harap RUU Keamanan Siber bisa segera disahkan di DPR. Itu sudah sedang berproses," ujar Djoko.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persadha, mengatakan hingga saat ini kesadaran Indonesia akan bahaya serangan siber masih rendah. Tidak hanya pada masyarakat yang kerap menggunakan software bajakan dan jarang memerbarui aplikasi, tetapi juga pada lembaga dan organisasi profesional.

"Sekarang hampir semua unsur pemerintah lomba tingkatkan infrastruktur teknologi tapi rata-rata bagaimana megamankan dari serangan siber mereka masih tidak paham, berapa miliar anggaran untuk perbarui infrastruktur setiap lembaga yang dikeluarkan, tapi itu tidak diamankan," ujar Pratama.

Pratama mengatakan, ancaman siber ada di setiap lini negara yang menggunakan unsur komputer dan internet. Mulai dari perbankan, lembaga negara, swasta, hingga akun-akun personal.

"Indonesia tingkat keamanan sibernya masih sangat rendah. Masih peringkat 70 di dunia. Kita tidak punya ketahanan siber. Kalau tiba-tiba ada serangan besar, misalnya ke bank atau penerbangan, kita bisa hancur, bisa keos," ujar Pratama.

Baca juga: Tim Siber Polda NTB Buru Napi Kabur

Ia berpendapat harus segera ada peningkatan keseriusan pemerintah dan semua pihak agar Indonesia memiliki ketahanan siber yang baik. Perbaikan regulasi dan sumber daya pengamanan harus dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, masyarakat dan swasta juga harus semakin sadar untuk melindungi akun mereka masing-masing.

"Ini harus segera diperbaiki. Karena dari riset yang dilakukan Microsoft diketahui potensi kerugian ekonomi akibat serangan siber di sebuah negara bisa mencapai U$34,2 miliaratau Rp483 triliun. itu gara-gara kita tidak sadar bagaimana mengamankan teknologi dan IT kita," tutur Pratama. (OL-6)