Kebijakan NasDem tidak Potong Gaji Kader Tuai Pujian

PANTANGAN pemotongan gaji terhadap anggota dewan terpilih yang diberlakukan Partai NasDem menuai apresiasi.

Seperti diungkapkan Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Jumat (8/2), menilai tidak sepatutnya partai politik memotong gaji anggota dewan.

Jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional, kata dia, patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana. Dadang berpendapat, partai politik semestinya bisa transparan dalam mengumumkan sumber dana mereka.

"Idealnya memang gaji mereka (anggota dewan) tidak dipotong oleh partainya. Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya," ujarnya.

(Baca juga: NasDem Pantang Potong Gaji Kader di Dewan)

Pegiat antikorupsi itu menilai, potongan gaji anggota dewan oleh parpol bukan persoalan besaran nilainya. "Jumlah potongan itu biasanya memang tidak besar. Tetapi itu akan berpengaruh kalau penghasilan anggota DPR itu hanya mengandalkan gaji," tuturnya.

Dadang menuturkan, yang menjadi masalah adalah ketika anggota DPR atau DPRD yang melakukan korupsi itu bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi. "Mereka membutuhkan uang untuk menopang cita-cita politik dan gaya hidupnya yang mewah," kata dia lagi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai semua upaya yang dilakukan parpol untuk mencegah praktik korupsi perlu diapresiasi. Yang penting, kata dia, bagaimana komitmen dan konsisten itu berjalan.

"Tak hanya soal hubungan antara partai dan kader, bukan hanya soal tidak menggunakan mahar, atau tidak menerapkan iuran ke partai dari anggota DPR, tetapi beranikah partai membuka semua laporan keuangan mereka kepada publik," katanya.

(Baca juga: Surya Paloh: Sikap Antikorupsi NasDem bukan Diskursus lagi )
 
Dia menekankan sama, komitmen itu hanya layak dipercaya jika publik tak hanya dijejali dengan jargon-jargon tetapi langsung membuktikan pengelolaan keuangan parpol secara transparan. (A-1)