Muhammadiyah Harap Pemerintah Utamakan Meritokrasi

KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap institusi pemerintahan di Indonesia berasaskan meritokrasi atau kepantasan.

Konsep good governance dan profesionalisme di pemerintahan sulit tercapai apabila para elite politik lebih mengedepankan semangat primordialisme.

"Jika ingin membangun negara modern, ya jangan berdasarkan kriteria golongan, apalagi menjadi milik golongan tertentu," katanya di Jakarta, Senin (28/1)

Hal ini dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj yang menyebut jika imam masjid, khatib, dan menteri agama jika dipegang selain Nahdliyin, maka salah semua.

Sejumlah pihak menyebut pernyataan tersebut membahayakan persatuan umat dan tidak mencerminkan akal sehat.

Baca juga : Masyarakat Indonesia Jangan Pesimistis

Haedar khawatir apabila primordialisme dibiarkan masuk dan dominan dalam institusi pemerintahan bakal menghilangkan objektivitas dan prinsip negara milik semua.

Selain itu praktik ini bisa berbahaya apabila dibiarkan karena akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi. "Bahkan ini dapat memicu konflik atau perebutan antargolongan di Indonesia," ujarnya.

Karena itu, Haedar berharap Indonesia tidak didominasi satu golongan apalagi bermazhab golongan tertentu.

Apalagi apabila pandangan golongan itu menegasikan komponen bangsa lainnya dengan menganggap diri paling benar.

"Hal itu merupakan bentuk dari fanatisme yang khawatirnya bisa menjurus ke radikalisme. Mau dikemanakan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika?" ujarnya.

Karena itu, Haedar berharap pernyataan Said Aqil tidak menjadi polemik berkepanjangan di lingkungan umat Islam dan masyarakat. Apalagi saat ini situasi politik Indonesia sedang hangat dengan suasana Pemilu.

"Semua pihak diharapkan bijak dan tidak memperpanjang masalah ini. Kita lebih baik mengedepankan ukhuwah dan mengerjakan agenda-agenda yang positif bagi kemajuan umat dan bangsa," pungkasnya. (OL-8)