Indonesia Beruntung Punya Pancasila

GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat mengakui sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini menimbulkan kebisingan di ruang publik.

Hal itu menjadi salah satu potret buram era reformasi, terlebih dalam tahun politik sekarang ini.

"Demokrasi memang membuat masyarakat tidak bisa diam. Situasi politik itu sangat terasa sejak era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto," ungkap Komaruddin dalam diskusi Refleksi Awal Tahun yang diselenggarakan Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan partai politik dan ormas baru yang terus menggeliat di era reformasi dan memperlebar ruang berinteraksi, berdampak pada tingginya partisipasi publik untuk memilih pemimpin.

Namun, dalam perkembangannya, situasi sosial rawan terjadi pembelahan karena pilihan politik yang berbeda. Apalagi, muncul kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk garis pembatas dengan kelompok lainnya.

Meski demikian, ia menilai Indonesia beruntung mempunyai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang telah mendapatkan kesepakatan dari semua pihak, sehingga dinding pembatas dapat diruntuhkan dan kembali kepada bagian dari Indonesia.

"Pancasila sebagai ideologi negara dan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai payung dan identitas masyarakat kita yang majemuk," jelas cendekiawan yang akrab disapa Mas Komar itu.

Dia menilai perbedaan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang sudah semestinya terjadi. Namun, bukan berarti menjadi perpecahan dan mengabaikan pihak lain. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, sehingga identitas apa pun tak berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.

"Sistem demokrasi menjunjung tinggi prinsip pribadi yang sama kedudukannya di depan hukum. Tak ada bedanya dengan yang lain sesama warga negara, apa pun etnik dan agamanya," tandasnya.

Mempererat
Momentum tahun politik menjelang Pe-milu Serentak 17 April mendatang sebaiknya digunakan untuk mempererat persatuan dan kesatuan, bukan malah menghabiskan energi dalam ujaran pertikaian karena perbedaan pilihan politik.

Ketua DPD PIKI DKI Jakarta Ivanhoe Semen mengatakan pemilu harus berjalan dengan damai tanpa meninggalkan bekas perpecahan. "Ya, kita semua komitmen menciptakan pemilu yang damai. Justru saat ini harus mengikis hal-hal yang bisa memecah persatuan dan kesatuan, membangun bangsa ke depan. Jangan sampai energi kita habis dengan konflik," katanya.

Dosen Fisipol Universitas Kristen Indonesia (UKI) Osbin Samosir mengatakan dalam tahun politik, beragam cara ditempuh para kandidat untuk meningkatkan eksistensi di kancah perpolitikan.

Namun, ketika cara tersebut dibarengi dengan penggunaan isu identitas, akan menjadi masalah karena mengutamakan identitas ketimbang kapasitas.

Menurut dia, penggunaan politik identitas dalam politik praktis biasanya dilakukan pihak yang tidak mendapatkan pengakuan dalam perpolitikan. "Isu identitas ialah upaya sekelompok orang untuk menonjolkan primordialisme karena merasa tidak mendapatkan pengakuan yang luas di ranah politik praktis," kata Osbin. (P-2)