Jusuf Kalla: Jangan Grasa Grusu Untuk Dapat Jabatan

WAKILPresiden Jusuf Kalla berpesan kepada para generasi muda agar dalam meniti karir, termasuk karir di bidang politik agar ditempuh secara berjenjang dan teratur.

Dibandingkan dengan opsi pilihan langsung melompat ke pucuk pimpinan.

"Suatu hal yang ingin saya pesankan kepada generasi muda bahwa kita dapat maju baik secara berjenjang dengan teratur atau bisa secara politis, saya memilih secara berjenjang," tutur Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Mandari Jakarta saat membuka Indonesia And The World : Futere Trajectory Opportunities And Challenges, Kamis (17/1).

Ia berkisah bahwa sejak muda dan dibangku mahasiswa ia sudah meniti karir organisasi setahap demi setahap.

Jusuf Kalla mengaku memulainya dengan Ketua Senat hingga posisi tertinggi di organisasi kemahasiswaan. Hal yang sama pun ia terapkan saat meniti karir sebagai politisi hingga berakhir pada jabatan Wakil Presiden sebanyak dua kali.

"Di pemerintahan seperti itu. Mula-mula anggota DPRD, MPR, kemudian menjadi Menteri, setelah itu naik lagi sedikit menjadi Menko, kemudian naik lagi sedikit jadi Wakil Presiden. Kemudian mau naik lagi (sebagai Presiden), cuman tertahan hingga sampai situ saja," ujar Jusuf Kalla sambil tertawa lebar.

Baca juga : JK: Indonesia Punya Stabilitas Politik yang Baik

Menurutnya segala sesuatunya tentu ada aturannya dan tidak ada yang dilampaui.

Ia mengungkapkan contoh setahap demi setahap itu ia tiru dari ayahnya Hadji Kalla yang menerapkannya di perusahaan sejak dari Manager, Inspektur, kemudian menjadi Direktur.

Kemudian berlanjut menjadi Direktur Utama hingga Presiden Komisaris hingga akhirnya pensiun.

"Jadi saya jalani hidup ini secara teratur, Ini juga penting bahwa kita tidak perlu, grasa grusu (mencari posisi), tetapi di jalani bagaimana kita menjalani dengan baik dengan pengalaman pengalaman yang ada," terang Kalla.

Dalam penanganan lainnya seperti penyelesaian konflik pun menurut Wapres dirinya memulai dari yang lingkup kecil terlebih dahulu.

Misalnya untuk persoalan Poso merupakan lingkup Kabupaten, selain itu tingkat selanjutnya persoalan Maluku merupakan tingkat provinsi hingga kemudian konflik Aceh yang merupakan skala nasional. (OL-8)