KPK Pelajari Laporan Investigasi Penyerangan Novel

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari laporan investigasi dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terkait kasus penyerangan Novel Baswedan.

"Ini akan kami baca dan kami pelajari, kami yakin bahwa penegak hukum khususnya kepolisian sedang bekerja keras untuk mengungkap teror, baik kepada staf KPK atau kepada pimpinan KPK, dan mudah-mudahan dalam waktu sangat dekat akan disampaikan hasilnya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di Gedung KPK, Jakarta, hari ini.

Ia menyatakan bahwa lembaganya tetap yakin dan diberikan kepastian oleh pimpinan Polri bahwa semua insiden atau teror yang dialami pimpinan dan seluruh staf KPK akan dilakukan pengungkapan secara serius.

"Oleh karena itu, maka ada tim (gabungan) yang baru dibikin dan ada beberapa penyidik dan penyelidik yang ada di dalam tim tersebut. Mudah-mudahan sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM itu bisa didapatkan (pelakunya, red)," ujar Laode Syarif pula.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan berharap bahwa kerja kami untuk memberantas korupsi tidak berhenti dengan teror-teror seperti itu. Demi bangsa kami siap melanjutkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," katanya pula.

Dalam acara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyerahkan laporan investigasi kasus penyerangan Novel Baswedan kepada pimpinan KPK yang hadir, antara lain Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menjelaskan bahwa laporan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian.

Pihaknya menemukan bahwa serangan tersebut patut dicurigai sebagai pembunuhan berencana ada beberapa indikator yang pertama adalah motif serangan, modus atau pola serangan, dampak, dan pelaku.

Kedua, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meyakini dari data-data yang ada dan fakta-fakta bahwa pembunuhan berencana itu merupakan salah satu serangan terhadap KPK dengan tujuan menghalangi upaya pemberantasan korupsi atau "obstruction of justice".

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dan lembaga-lembaga negara lainnya yang tertuang dalam laporan investigasi tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK, AMAR, Pusat Studi Konstitusi, FH Universitas Andalas, dan PUKAT UGM. (OL-4)