Ombudsman: Reformasi Lembaga Peradilan Masih Setengah Hati

ANGGOTA Ombudsman, Ninik Rahayu menyebut belum ada reformasi yang signifikan terhadap lembaga peradilan. Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan 'Catatan Awal Tahun 2019' oleh Ombudsman. Ia menilai bahwa penegakan reformasi di lembaga peradilan dilakukan setengah hati.

"Dari tahun ketahun permasalahan yang dilaporkan masih berulang substansinya. Ini menunjukan reformasi di tubuh penegakan hukum kita reformasi setengah hati. Mereka (lembaga peradilan) produce peraturan baru tetapi tidak diikuti SDM yang mumpuni. Ini konyol,"ungkapnya di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/1).

Permasalahan di lembaga peradilan yang terus berulang, kata Lely, seperti lambannya eksekusi putusan dan putusan yang dirasa tidak adil hingga dikeluhkan oleh masyarakat. Menurutnya hasil cermatan Ombudsman tersebut menjadi wake up call kepada Mahkamah Agung

"ini menjadi wake up call bagi MA untuk penegak hukum lain bahwa kasus-kasus ini berulang terus. Misalnya ada dalam proses peradilan, saksi-saksi yang dapat mendukugn pelapor itu kemudian tidak dapat dihadirkan. Reformasi setengah hati yang dilakukan di lembaga peradilan harus di awali dari kepolisian kejaksaan, MA dan lapas ini harus dilakukan perubahan," ucapnya.

Kemudian, Ombudsman kata Lely, juga menyoroti terkait pelayanan lembaga pemasyarakatan atau rutan yang belum optimal. Pada 2018, hasil monitoring Ombudsman ada praktik diskriminatif dalam pelaksanaan lapas.

"Tahun ini ada berbagai kebijakan Dirjen PAS, kami tetap melakukan pemantauan pengawasan ke mereka. Ada hal yang ingin kami sidak dan kita awasi. Selain lapas, ada tempat tahanan yang sekarang dijaga militer dan kepolisian, kami memprediksi di tempat-tempat itu ada potensi maladministrasi,"jelasnya.

Ombudsman, kata Lely, berharap lembaga peradilan perlu melakukan reformasi peradilan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (OL-4)