Pemerintah Diminta Soroti Isu Hak Politik, Perizinan Tambang dan Dana Desa di Tahun Ini

WAKIL Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty menyoroti isu dan persoalan yang terjadi pada 2019. Menurutnya, isu yang tetap menonjol dari tahun sebelumnya, yakni pelayanan dasar, pertanahan, dan kepolisian. Kemudian ia mengungkapkan bahwa ada isu baru yang mewarnai laporan ke Ombudsman.

"Kalau isu yang akan menonjol di tahun ini ada pelayanan atas hak politik, perizinan tambang, dan dana desa. Namun isu pelayanan kesehatan dan pendidikan akan tetap marak," jelasnya dalam Coffee Break, 'Catatan Awal Tahun 2019', di Gedung Ombudsman, Kuningan Jakarta, Kamis (10/1).

Baca juga: Polisi Kembali Serahkan Berkas Ratna Sarumpaet ke Kejati DKI

Pihaknya juga memberikan catatan kepada pemerintah agar memberikan atensi lebih kepada isu-isu tersebut. "Ini mulai muncul di tahun ini tapi memang belum semasif isu CPNS. Kemudian bahwa penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan oleh swasta itu harus lebih ketat standar pelayanan khususnya terkait rumah sakit, umroh, dan haji,"ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menyebut pihaknya mencermati lembaga peradilan yang belum terdapat reformasi peradilan yang signifikan, dimana dari tahun ke tahun permasalahan yang dilaporkan masih berulang. Seperti keluhan lambannya eksekusi putusan, putusan yang tidak adil dan lainnya.

"Keluhan terkait lambannya eksekusi putusan masih kami dapati, meskipun jumlahnya turun substantif dilaporkan masyarakat. Sekarang juga banyak mengeluh putusan yang tidak adil atau proses peradilan yang tidak bener. Sayangnya kami Ombudsman punya keterbatasan kewenangan, kami tidak mungkin masuk dalam peradilan,"ucap Lely.

Ombudsman, kata Lely, berharap lembaga peradilan perlu melakukan reformasi peradilan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (OL-6)