Jokowi Akui Tetap Akur dengan Anies Baswedan

PRESIDEN Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan selalu berpesan agar perbedaan pilih­an politik, baik di pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, maupun pemilu legislatif jangan sampai merusak persatuan bangsa.

Presiden lantas mencontohkan hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tetap akur dan berhubungan baik meski kini mereka sudah pecah kongsi.

“Orang pikir saya dan Anies­ ada masalah. Padahal, tiap hari guyon bareng,” ungkapnya saat membagikan 3.000 sertifikat tanah untuk warga Jakarta Barat di Gedung Serbaguna Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Cengkareng, kemarin. Presiden dalam kesempatan itu didampingi Anies­ dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Anies merupakan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan yang diganti pada 2016. Belakangan, ia merapat ke Gerindra dan PKS yang merupakan kubu oposisi.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak terbawa kondisi panas yang sering kali disebabkan hasil provokasi politikus. Ia menyesalkan masih ada warga yang tak tegur sapa hanya karena perbedaan politik. “Kita sering kebawa-bawa. Saya dengar di majelis taklim ibu-ibu enggak saling ngomong, tetapi enggak di Jakarta, tetapi di provinsi lain,” tandas mantan Wali Kota Solo itu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyesalkan maraknya hoaks di tahun politik, termasuk fitnah yang menyebutkan sebagai kader Partai Komunis Indonesia.

Ia mengingatkan Indonesia harus menerapkan politik beretika. Pasalnya, harga yang harus dibayar terlalu mahal jika Indonesia pecah. “Itu bukan etika Indonesia, tata krama Indonesia, bukan politik beretika. Itu harus diakhiri, sudahi, masuk era normal, berpikir bagaimana bersaing dengan negara lain,” pungkasnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan penyebab lamanya pengurus­an sertifikat tanah di Tanah Air selama ini. “Problemnya apa, saya lihat secara detail, pak menteri lihat secara detail, ternyata problemnya ialah juru ukurnya kurang.”

Menurut Presiden, pemerintah telah menambah jumlah juru ukur untuk mendata bidang lahan di seluruh Indonesia. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan jumlah sertifikat tanah di Indonesia.

Presiden pada 2018, pemerintah berhasil melampaui target penyerahan sertifikat tanah dari 7 juta menjadi 9,3 juta di seluruh Tanah Air.