Politik Identitas Ancam Persatuan

ANGGOTA Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengaku prihatin melihat semakin menguatnya permainan politik identitas. Fenomena itu dinilai menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa ke depan.

Di sela deklarasi Gerakan Suluh Kebangsaan di Balai Raos, Kompleks Keraton Yogyakarta, kemarin, Mahfud mengemukakan kini gejala perpecahan sudah semakin terasa karena menguatnya politik identitas yang diperkuat dengan berbagai hoaks.

Ia menilai permainan politik identitas di tahun politik sudah pada tahap mengancam persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Deklarasi Gerakan Suluh Kebangsaan dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Buya Syafii Maarif, Romo Benny Susetyo, serta tokoh masyarakat. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan saat ini identitas nasional sebagai bangsa dipaksa pecah menjadi sub-subidentitas yang sifatnya saling menyerang.  Hal yang paling kerap dimainkan untuk membungkus politik identitas ialah agama.

Di kalangan warga sesama muslim pun terbelah. Misalnya, si A menuding si B bukan Islam. Sebaliknya, si B menilai justru si A yang bukan Islam, dan seterusnya. Perpecahan itu semakin diprovokasi dan disirami dengan berita hoaks. Perpaduan itu yang memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat, dan ini berbahaya.

Gejala itu, imbuhnya, diperparah lagi oleh sikap masyarakat yang menerima begitu saja setiap informasi dan menganggapnya sebagai kebenaran. “Kalau hal ini dibiarkan, tentunya sangat membahayakan,” tegasnya.

Indonesia, kata Mahfud, bisa menjadi lebih parah dari Suriah yang sempat kacau balau karena dikuasai kelompok ISIS. Pasalnya, Indonesia merupakan negara majemuk, sedangkan Suriah negara monolitik dari sudut ideologi. “Jangan bilang yang terjadi di Suriah tak bisa terjadi di Indonesia jika tidak diantisipasi benar-benar,” ujarnya.

Belum seabad

Syafii Maarif dalam kesempatan yang sama menyatakan ancaman perpecahan masih ada karena usia Indonesia belum genap seabad. Tak menghe­rankan bila potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan masih besar.

Indonesia saat ini, ujarnya, ibarat masih dalam tahap proses menjadi bangsa, belum jadi betul. “Bangsa ini baru terpikirkan tahun 1920-an,” kata Buya.

Ia mencontohkan, rentannya persatuan bangsa ini diuji dengan berbagai peristiwa politik. Gejala perpecahan sudah kentara saat berlangsungya Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. “Pilkada DKI Jakarta itu sampai membelah bangsa ini sampai ke akar rumput sampai ke ujung,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, nilai-nilai kebangsaan kian luntur. Padahal, negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang terus membina jiwa nasionalisme supaya tidak luntur.

Tokoh Katolik, Romo Benny Susetyo, mengemukakan masyarakat pada pemilu mendatang diharapkan memilih pemimpin yang memiliki keutamaan, yakni pemimpin yang dapat mengaktualisasi ideologi Pancasila dan mewujudkan keadilan secara nyata. “Jangan sampai kita memilih pemimpin seperti Hitler.” (P-2)