Polarisasi Politik Ciptakan Masyarakat Sensitif

RIVALITAS dua pasangan calon di Pemilu 2019 diprediksi semakin merun­cing. Penyebabnya semakin mudah tokoh publik menyatakan keberpihakan secara terbuka.

Rektor Universitas Paramadina Profesor Firmansyah menyebut salah satu prinsip pemilu bersifat rahasia mulai ditinggalkan.

Tokoh-tokoh yang memiliki peng­aruh di masyarakat semakin mudah menyatakan keberpihakan kepada salah satu calon.

“Perlu kita cermati kembali. Sangat mudahnya pihak seharus­nya tidak menampilkan keberpihak­annya kepada publik sehingga mengakselerasi iklim kontestasi rivalitas,” kata Firmansyah dalam diskusi Menuju Pe­milu Bermutu di Jakarta, kemarin.

Firman menyebut tidak semua tokoh publik bisa mengutarakan keberpihakan di pilpres. Mereka berperan sebagai penengah di tengah polarisasi masyarakat yang semakin meruncing.

“Kalau mereka masuk ke kubangan politk, siapa lagi yang menjaga masyarakat. Ada kecenderungan ingin menunjukkan keberpihakan kepada publik itu keren. Padahal, excess-nya negatif,” jelas Firman.

Ia menambahkan, salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pemilu  memiliki sifat kerelaan dan legawa siap menang dan siap kalah. Bukan saja untuk pasangan calon, tetapi juga untuk para pendukung.

Jika prinsip ini diterapkan ditambah prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), dia yakin, pemilu berjalan kondusif. Polarisasi masyarakat dan sekat antara pendukung pasangan calon akan berakhir.

Kontestasi Pemilu 2019 juga diprediksi masih menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Iklim politik saat ini masih menyisakan endapan dari Pemilu 2014 dan Pilkada DKI 2017. Hal ini hanya menciptakan masyarakat yang sensitif dan tumbuhnya ketidakpercayaan.

“Masyarakat yang hyper sensitive growing distrust karena residu Pe­milu 2014 dan Pilkada 2017.’’

Kehidupan berpolitik masyarakat saat ini masih tak bisa lepas dari fase pemilu.

Padahal, kata Firmansyah, pemilu hanya satu fase dalam kehidupan berpolitik.
Imbasnya, hingga saat ini siapa pun yang terpilih, baik kepala dae­rah maupun presiden pola pikirnya masih berjalan pada aspek elektoral. Ini terbawa dalam birokrasi kepemimpinan.

Miris
Mantan Komisioner KPU periode 2012-2017 Sigit Pamungkas miris melihat saat ini justru publik digi­ring pada isu yang tidak mungkin lagi diperdebatkan, seperti SARA yang tidak bisa lagi diganggu gugat di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebinekaan dan pluralisme.

“Publik itu harus digeser dari se­suatu yang tidak mungkin diperdebatkan. Makanya digeser pada sesuatu yang bisa didebat, yaitu ide, itu harus didiskusikan kepada publik.’’

Politik dengan mengedepankan ide dan gagasan tidak saja memberikan pelajaran pendidikan politik, tetapi memiliki pengaruh jangka panjang dalam iklim perpolitikan Indonesia.

Sebaliknya, hoaks yang dielaborasi dengan politik tidak saja menciptakan iklim politik yang buruk, tetapi juga tidak menjawab persoalan bangsa. (Medcom.id/P-1)