Perberat Hukuman Bangun Efek Jera

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Yogyakarta Oce Madril meng­apresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menerapkan penggunaan borgol di samping pengenaan rompi tahanan KPK kepada para tersangka korupsi.

Namun, menurut dia, hal itu perlu diimbangi penegakan hukum yang lebih tegas daripada saat ini untuk memunculkan efek jera.

“Menggunakan baju tahanan, rompi oranye, dan borgol itu penting karena memang begitu standar bagi pelaku kejahatan dan saya sepakat itu diterapkan ke tersangka koruptor,” tutur Oce, kemarin.

Menurutnya, selain sebagai prosedur standar, pengenaan rompi dan borgol memiliki arti sebagai simbol dari penegakan hukum. “Borgol itu penting juga meski itu tidak substantif dalam menimbulkan efek jera dan harus diimbangi dengan penegakan hukumnya,” jelas Oce.

Ia menilai, selain penggunaan simbol-simbol penegakan hukum tersebut, pihak KPK di sisi lain juga harus lebih tegas dalam penuntutan kepada para tersangka korupsi. Oce menginginkan KPK dan lembaga peradilan agar secara substansi penegakan hukumnya dapat lebih tegas daripada yang dilakukan saat ini.

Misalnya, dengan mengenakan tuntutan maksimal, menggunakan pasal pencucian uang, mencabut hak politik, juga memidanakan korporasi, hingga perspektif memiskinkan koruptor harus mulai tampak pada setiap tuntutan oleh KPK.

Untuk memberikan hukuman yang maksimal kepada para pelaku korupsi, penguatan dari UU Tipikor menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dilakukan guna memberikan tuntutan maksimal bagi para pelaku kejahatan korupsi.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai aturan borgol untuk tahanan KPK tidak bisa langsung dinilai sebagai langkah memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Ia mengatakan aturan borgol tersebut sebenarnya hanya menyasar sisi psikologis dari para pelaku.

Selain itu, aturan tersebut hanya menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak terlibat dengan kasus korupsi. Meski itu tak langsung memberikan efek jera, Donal mengaku langkah tersebut mengindikasikan KPK telah serius menangani tersangka kasus korupsi.

Efektivitas
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pencabutan hak politik bisa dikaji terlebih dahulu, apakah nantinya akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Saut mengatakan hukuman yang ada saat ini cenderung dirasa lebih efektif ketimbang memberikan hukuman cabut hak politik seumur hidup.

“Pencabutan hak politik seumur hidup belum pernah, tetapi hak dipilihnya dicabut permanen menarik. Namun, saya masih curiga apa itu efektif. Kalau saya, lebih percaya meningkatkan hukuman kurungan penjara minimalnya ditingkatkan,” kata Saut Situmorang, kemarin.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hukuman lain yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku korupsi nantinya harus melalui perubahan UU Tipikor. (*/X-6)