Tidak Ada yang Baru di Konsep Sandiaga

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengoreksi pernyataannya terkait proyek Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang dibangun tanpa utang. Dia mengatakan, pernyataan tanpa utang yang dimaksud adalah tidak menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai, konsep yang dijelaskan Sandiaga merupakan skema lama yang sudah diterapkan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, yakni dengan pelibatam swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP).

Baca Juga: Infrastruktur Kerakyatan Tetap Menjadi Prioritas di 2019

“Pernyataan tanpa utang dan tidak menggunakan pembiayaan dari APBN jelas berbeda. Apa yang disampaikan Sandi bukan konsep baru. Sandiaga dan timsesnya kembali memutar cerita klise. Konsep yg mereka janjikan sudah dilakukan dan dibuktikan Jokowi,” kata juru bicara TKN Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis, Jum’at (4/1).

Ace mengatakan, Sandiaga dan timnya juga keliru dalam memahami peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan. “BUMN akhirnya terlibat karena swasta hanya mau proyek tol yang feasible secara financial. Sementara mayoritas toll tidak feasible secara keuangan, tetapi sangat feasible secara ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, kata Ace, swasta juga hanya mau mengerjakan proyek-proyek dengan risiko rendah. Sementara mayoritas tol Trans Jawa memiliki risiko yang tinggi, termasuk tantangan terkait pembebasan lahan.

“Kalau menunggu swasta terlibat, mewujudkan Trans Jawa akan perlu waktu lama, tahun 2030 pun belum akan kelar jika kita menggunakan kecepatan realisasi pertumbuhan jalan toll hingga 2015,” ujarnya.

Padahal, kata Ace, Indonesia harus mengejar ketertinggalan terkait infrastruktur. Jika bergantung swasta, menurutnya tol Sumatra, tidak akan terwujud.  “Karena hanya dengan strategi itu, kita bisa memperbaiki efisiensi logistik dengan cepat, mengejar negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand,” ujarnya.

Ace menambahkan, setelah jalan tol terbangun, BUMN kemudian mengundang investor swasta, dimana mereka bisa masuk melalui divestasi aset atau sekuritisasi aset.

Selain itu, politisi Partai Golkar itu menilai, timses Prabowo juga tidak memiliki basis data yang kuat. Menurutnya, Jalan tol Trans Jawa, dulunya semua dipegang swasta, tetapi selanjutnya mangkrak Karena mayoritas swasta hanya berperan jadi calo lisensi saja.  “Lalu di era Jokowi, BUMN diperintahkan men-take over untuk memastikan tol terwujud,” ujarnya

“Ini yang menyedihkan. Karena tidak semua kisah calo lisensi berakhir sedih. Calo yg dapat lisensi tol Cipali berhasil menggaet investor Malaysia. Setelah toll terwujud, si calo pun menjual sahamnya ke swasta. Jadi yang ingin bangun toll ternyata bermodal lisensi tanpa keinginan untuk mewujudkannya. Baru jalan setelah Pak Jokowi turun tangan,” tambahnya. (OL-7)