NasDem Desak KPK Telusuri SPAM Pasigala

KETUA Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur, berharap KPK mampu membuka tabir dugaan korupsi megaproyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Pasigala.

Desakan itu disampaikan Masykur terkait adanya operasi tangkap tangan terhadap beberapa pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan pihak swasta, (28/12/2018).

Menurut Masykur, OTT itu sesuatu yang luar biasa karena duka bencana yang melanda wilayah Sulteng. Apalagi, jika melihat duduk kasusnya, ini terkait dengan upaya pemulihan nasib warga yang hancur karena bencana.

Karena itu, Masykur berharap melalui OTT itu KPK mampu membuka tabir dugaan korupsi megaproyek SPAM Pasigala. Pasalnya, ada dua hal krusial di balik kasus OTT KPK tersebut.

Pertama, ini menyangkut kepentingan pemenuhan hak korban bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.

Megaproyek SPAM Pasigala sudah menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp500 miliar. Itu dikerjakan sejak 2009 secara multiyears melalui APBN dan partisipasi APBD Provinsi Sulteng Rp60 miliar.

Namun, ironisnya sampai 2016, SPAM Pasigala tidak bisa difungsikan. Di saat uji coba pertama jaringan pipa pecah dan beberapa titik sambungan bocor.

Kualitas pipa terpasang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. "Indikasi gagal teknis sudah tampak sejak dalam prosesnya. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS) dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya Sulteng dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sulteng tahun 2018," imbuh Masykur.

Berdasarkan fakta, kondisi itu patut diduga tampak indikasi praktik korupsi dalam proses pembangunan instalasi SPAM Pasigala sehingga gagal difungsikan. Wajar jika publik menduga seperti itu karena anggaran Rp500 miliar lebih yang sudah digelontorkan negara tidak berkorelasi langsung dengan manfaatnya.

Selain itu, pascabencana (28/9/2018) hampir seluruh jaringan instalasi air milik negara rusak.

Air menjadi masalah krusial, mendasar, dan mendesak di tempat pengungsian dan di kompleks permukiman warga.

Digeledah

Kemarin KPK kembali menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan suap ini. Sejumlah barang bukti disita.

Ketiga lokasi yang digeledah ialah rumah Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto, dan Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Yuliana Enganita Dibyo.

"Dari ketiga lokasi disita uang Rp200 juta dan deposito senilai Rp1 miliar, serta sejumlah dokumen, keuangan dan dokumen proyek SPAM di sejumlah daerah," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengatakan penggeledahan berlangsung sejak Rabu (2/1) pukul 15.00 WIB hingga dini hari tadi.

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut penggeledahan pada Senin (31/12/2018).

Saat itu KPK menggeledah kantor Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera dan kantor PT WKE. (Ant/P-1)