Menkumham Soroti Lapas yang Over Kapasitas

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan terjadi peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan sebesar 24.197 orang. Alhasil, saat ini jumlah penghuni Lapas menjadi 256.273.

Peningkatan tersebut, menurut Laoly menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kemenkumham ke depannya. Pasalnya, kapasitas lembaga pemasyarakatan hanya cukup menampung 126.164 orang.

"Memang bisa dibilang over kapasitas. Di kota besar bahkan sampai 600 persen peningkatannya," kata Yasonna dalam refleksi akhir tahun Kemenkumham di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Kamis (27/12).

Menurut Yasonna ada beberapa hal yang menyebabkan Lapas selalu kebanjiran penghuni baru. Kata dia, saat ini pertumbuhan napi yang terjerat kasus narkoba langsung dijerumuskan ke dalam Lapas.

Yasonna juga mengatakan ia kerap membahas di forum diskusi mengenai penangannan napi narkoba untuk mendapatkan solusi yang tepat agar tak menambah masalah di Lapas.

"Jangan langsung dimasukkan ke dalam. Malah nanti jadi tambah masalah," ujar Yasonna.

Ia mengatakan proses rehabilitasi lebih baik diberlakukan kepada para napi narkoba, ketimbang mengurungnya di Lapas yang sudah sesak oleh penghuni baru.

"Nangkapin, lalu masukin. Tapi tidak ada yang keluar," kata Yasonna.

Selain itu, ia juga berharap Kementrian Sosial dan Kesehatan mampu menambah anggaran untuk menampung para napi narkoba, sekaligus melakukan rehabilitasi. Hal tersebut, kata Yasonna sangat perlu didorong untuk membantu tugas Kemenkumham dalam mengatasi masalah di Lapas.

Terlebih saat ini, kata Yasonna, Kemenkumham tengah berusaha meningkatkan layanan di Lapas. Ia mengatakan warga binaan perlu mendapatkan perhatian dan aspek hak asasinya perlu dipenuhi oleh negara.

"Salah satunya dari anggaran makan warga binaan dari Rp 1.088 triliun menjadi Rp1.391 triliun di 2018," kata Yasonna.

Terlepas dari itu semua, Yasonna menyadari pihaknya masih perlu melakukan perbaikan di berbagai sektor. Meski saat ini,terbilang baik dengan beberapa penghargaan, Yasonna mengaku tahun depan harus lebih baik.

"Di akhir pemerintahan Jokowi-JK kita ingin Kemenkumham menjadi lembaga yang mampu mengatasi sebelit persoalan," tandas Yasonna. (OL-4)