Pemerintah Patuhi Putusan Sela PTUN soal Golkar

PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, kemarin, mengeluarkan putusan sela yang menunda pelaksanaan SK Menkum dan HAM terkait pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono.

Terkait hal itu, melalui Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan sela itu. "Biarkan saja itu pada proses hukum berjalan, kita enggak usah intervensi masalah hukum," ucap Tedjo, di Istana negara, Jakarta, kemarin.

Menkum dan HAM Yasonna Laoly juga menyatakan menghormati putusan sela PTUN. Yasonna pun tidak akan menggugat dan akan menunggu putusan final dari gugatan kubu Aburizal Bakrie.

"Menteri Yasonna dalam hal ini bersikap untuk menunggu pemeriksaan lanjutan menyangkut pokok perkara atas gugatan terhadap SK Menteri yang dikeluarkan," ujar Kepala Biro Humas Kemenkum dan HAM Ferdinand Siagian saat membacakan pernyataan resmi di Jakarta, kemarin.

Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan, menilai menangnya Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) di PTUN sebagai hal biasa saja.

"Ya, namanya juga usaha,"celetuk Leo pada Primetime News Metro TV, kemarin. Namun, pihaknya menyatakan akan banding kalau benar gugatan Ical dikabulkan.

Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Aburizal Bakrie, menyatakan, dengan adanya putusan sela itu, kepengurusan DPP Partai Golkar tidak dianggap vakum. Kepengurusan akan diambil alih oleh pengurus DPP Partai Golkar Munas Riau.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun menyatakan, terkait itu, surat masuk dari kubu Ical dan kubu Agung kepada DPR tidak akan dibahas di dalam rapat badan musyawarah yang dijadwalkan hari ini.

Di lain sisi, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Wapres Jusuf Kalla dalam acara Mata Najwa di Metro TV tadi malam mengatakan ikut berbicara kepada kedua belah pihak.

"Bicara kepada Agung iya, kepada Ical juga iya. Saya kasih konsep bagaimana kalau islahnya begini atau begitu. Bahwa kemudian dibawa ke pengadilan dan mahkamah itu proses yang terjadi demikian," ujar Kalla. (Mal/Nur/Adi/Kim/Cah/X-7)