Aher Mangkir Panggilan KPK terkait Meikarta

MANTAN Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) hari ini mangkir dari pemanggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terkait posisinya sebagai saksi bagi mantan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Pemanggilan ini merupakan panggilan pertama yang dilayangkan KPK kepada Aher.

"Tidak ada keterangan tadi (ketidakhadiran Aher), memang mantan Gubernur Jawa Barat itu tadi tidak hadir kami sudah tunggu karena jadwal pemeriksaannya kan hari ini," tutur juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (20/12).

Febri menjelaskan sebelumnya pihak KPK sudah memanggil mantan wakil Gubernur Deddy Mizwar dan telah menjelaskan informasi yang dirinya ketahui terkait penanganan kasus Meikarta. Oleh sebab itu pihak KPK berharap pada pemanggilan berikutnya Aher dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Ia menyampaikan keyakinannya pada pemanggilan berikutnya Aher akan memenuhi panggilan KPK dan bersikap kooperatif. Febri menilai keterangan Aher sebagai keterangan yang penting, mengingat pihak KPK memandang perlu mendalami sejumlah hal sebagaimana diungkap dalam persidangan terkait dengan peranan berbagai pejabat di Kabupaten maupun di Provinsi yang diduga mendapatkan sejumlah aliran dana.

Begitu juga pihak swasta yang secara perotrangan dan diduga bersama sama dengan korporasi sebagaimana dalam dakwaan yakni PT Lippo Cikarang dan MsU bersama sama sejumlah terdakwa. Semua hal tersebut nantinya akan dibuktikan secara bertahap pada proses persidangan dan penyidikan.

"Dugaan aliran dana itu tidak hanya pada pejabat di Pemkab Bekasi tapi juga ada di pejabat setingkat Provinsi dan sudah kami uraikan. Tentu kami telusuri dan kami buktikan satu-persatu di proses persidangan," terang Febri.

Febri membenarkan dalam dakwaan pihak KPK memang menduga adanya aliran dana sebesar SGD90 ribu sesuai uraian dalam dakwaan. Namun pihak KPK masih akan mendalami hal tersebut apakah dana tersebut hanya kepada pejabat yang diberikan atau diteruskan ke pihak lain.

Pemberian uang 90.000 tentu bukan hanya sebagai uang terima kasih atau sejenisnya. Pihak KPK menduga sejumlah pemberian yang sudah teridentifikasi yang nilai totalnya puluhan miliar dari berbagai penerima dana tentu diduga untuk mempengaruhi dan mempermudah proses perizinan atau perubahan-perubahan aturan yang menjadi kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan Lippo untuk proyek Meikarta.

Sebelumnya pada pembacaan dakwaan persidangan dengan terdakwa Billy Sindoro dari pihak Lippo Group, nama Aher muncul dalam dakwan tersebut. Dalam dakwaan Billy Sindoro Aher disebut mengeluarkan keputusan nomor 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam surat tersebut Aher sebagai Gubernur mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Atas dasar keputusan tersebut Dinas PMPTSP Jawa Barat kemudian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng. Isinya kurang lebih menerangkan Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan berapa hal yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemkab Bekasi sebagaimana hasil rapat pleno BKPRD Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui dalam kasus ini pihak KPK telah menetapkan 9 orang tersangka termasuk Bupati Bekas non aktif Neneng Hassanah Yasin. Sejauh ini 4 orang di antaranya telah masuk ke proses persidangan, yakni Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. (OL-1)