Jaksa Harus Mampu Menjadi Agen Perubahan

KORPS Adhyaksa merupakan birokrasi yang dirancang untuk mengatur dan melayani kepentingan para pencari keadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya pun jaksa dituntut untuk berbenah, menata, menyelaraskan diri, mendesain ulang, serta melakukan transformasi ke arah yang lebih baik.

Demikian amanat Jaksa Agung HM Prasetyo yang dibacakan Wakil Jaksa Agung Arminsyah saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Agen Perubahan Tahun 2018, di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, Rabu (19/12). Kegiatan itu dihadiri seluruh kepala kejaksaan tinggi serta puluhan pejabat eselon II dan III di lingkungan kejaksaan.

Baca juga: KPK Bantu Kejaksaan Tangkap Napi Korupsi

"Perubahan tidak semata untuk lebih mengoptimalisasikan kinerja intitusi dalam upaya mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melainkan juga perubahan yang dibutuhkan agar eksistensi keberadaannya sebagai lembaga penegak hukum senantiasa tetap relevan menghadirkan penegakan hukum yang tepercaya, bermartabat, bernilai guna, dan dapat diandalkan," ujar Prasetyo.

Dengan demikian, sambung dia, jajaran perlu meyakini bahwa melalui birokrasi yang berkualitas maka hasilnya bakal berbanding lurus dengan terwujudnya penegakan supremasi hukum yang kuat. Ia berpesan agar program reformasi birokrasi dengan 6 area perubahan yang dicanangkan pemerintah, yaitu manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjadi hal yang sangat urgen untuk segera diterapkan.

"Penerapan itu dalam rangka secara kontinu dan berkesinambungan memperbaharui institusi berkenaan dengan paradigma, struktur, dan kemampuan yang dirasa diperlukan guna terciptanya birokrasi kejaksaan yang ideal seperti yang diharapkan."

Menurut dia, kunci kesuksesan agar tercipta perubahan terletak pada kesiapan dan persiapan SDM. Melalui pelatihan tersebut, Prasetyo berharap seluruh anak buahnya bisa menjadi agen perubahan, sekaligus role model yang dapat memberikan keteladanan bagi segenap individu dan jajarannya. Jaksa juga wajib proaktif dan konsisten dalam memastikan terselenggaranya berbagai upaya perbaikan yang dibutuhkan guna mencapai perubahan yang dikehendaki bersama.

Selain itu, sebagai penggerak utama yang memikul tanggung jawab besar untuk mengelola dan memimpin jalannya perubahan di tiap-tiap satuan kerja, jaksa juga diingatkan untuk berani menginisiasi, menginspirasi maupun memelopori ide, gagasan sekaligus pemikiran yang mampu merencanakan, merancang, dan memformulasikannya.

"Pada akhirnya itu berguna untuk menentukan pilihan sikap, tindakan atau hal-hal yang dianggap tepat, memadai, dan paralel, guna merespons berbagai kebutuhan baru yang mendesak sebagai implikasi dari setiap gerak perubahan," terang dia.

Baca juga: Reuni 212 Tidak Ubah Elektabilitas Jokowi dan Prabowo

Prasetyo mengingatkan, di tengah perjalanan penegakan hukum saat ini masih ada persoalan yang kerap kali hadir dan menjadi aral. Misalnya, fenomena global dengan kemutakhiran teknologi di berbagai dimensi kehidupan terbukti menghadirkan persoalan yang menyebabkan upaya dan proses penegakan hukum menjadi tidak sederhana, kompleks, rumit, dan pelik.

"Di samping itu, secara jujur harus diakui pula tentang adanya beberapa masalah prinsip di lingkungan kita dengan masih ditemui dan munculnya persoalan berkaitan masalah profesionalitas dan integritas, dari sementara oknum jaksa dan pegawai, yang semuanya itu tidak dapat kita pungkiri memberikan implikasi yang sangat signifikan dan turut memengaruhi kinerja birokrasi," pungkasnya. (OL-6)