PTUN Jakarta Tingkatkan Pelayanan dengan Menata Kualitas SDM

SKEMA ideal untuk meningkatkan citra Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya bisa dilakukan apabila seluruh pegawai yang bertugas bersedia mematuhi kebijakan yang berlaku di instansi. Disiplin dan integritas para hakim, panitera, dan pegawai menjadi kunci untuk merealisasikan harapkan tersebut

Salah satu upaya itu ialah menata kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di sana. Selain pembekalan informasi, mereka pun diultimatum untuk bisa memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing.

"Maka dari itu kita berkomitmen untuk tetap transparan ketika melayani masyarakat. Transparansi itu dengan menerapkan model pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Kenapa? Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah kepada Media Indonesia, Rabu (19/12).

Baca juga: PTUN Jakarta Siap Menangani Perkara Jenis Baru

PTUN Jakarta merupakan satuan kerja kecil yang berada di lingkup Mahkamah Agung. Walaupun demikian, seluruh pegawai di lembaga yuridis itu sangat antusias menyambut masyarakat yang datang untuk mendaftarkan gugatan, menyaksikan proses persidangan, maupun sekadar meminta saran hukum.

Ujang mengatakan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat selalu ditekankan kepada seluruh jajarannya. Menurut dia, pelayanan buruk, selain mengecewakan para pencari keadilan, juga berpotensi merusak citra korps di mata publik.

Proses mengubah karakter kerja seluruh anak buahnya diakui Ujang tidak bisa dilakukan instan. Maklum, setiap individu pasti punya cara pandang berbeda dan mungkin merasa keberatan dengan kebijakan baru yang mulai diterapkan pimpinan.

Ia pun tidak menampik realitas yang mengindikasikan penolakan atas kebijakan itu. Menurut dia, ada beberapa pihak yang selama ini berada di zona nyaman merasa terusik, misalnya harus datang ke kantor lebih awal dan pulang sesuai durasi normal, serta menilai kebijakan baru bakal mengurangi rezeki.

Alumnus Universitas Sebelas Maret, itu menegaskan PTUN Jakarta harus berbenah untuk mendukung reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah, yaitu birokrasi bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, serta memiliki kualitas dalam konteks pemberian pelayanan peradilan.

"Lembaga ini juga masuk zona integritas. Makanya, saya juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa dalam hal pelayanan, itu tidak ada yang namanya (transaksi) di bawah meja. Mengubah disiplin kerja tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan," tukasnya.

Baca juga: PTUN Jakarta Intensifkan Pengawasan dan Pembinaan Internal

Di sisi lain, imbuh dia, upaya meningkatkan pelayanan dengan menata SDM juga harus diawali dengan ketegasan pimpinan. Dalam hal ini, pemimpin pun harus memiliki kualitas serta mampu melaksanakan reformasi birokrasi, akreditasi, sertifikasi ISO, dan mencanangkan zona integritas di lembaga tersebut.

"Oleh karena itu pemimpin juga perlu membuat terobosan seperti inovasi-inovasi yang bermanfaat guna menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan. Intinya kita sangat menginginkan pencari keadilan diberikan kemudahan dalam mencari informasi," pungkasnya. (Gol/Opn/OL-6)