Setara: Intoleransi di Purbayan, Momentum Rekonstruksi Toleransi di Jogja

KASUS intoleransi yang terjadi di Purbayan Kotagede Yogyakarta menyita perhatian publik. Telah terjadi penolakan salib, doa-doa upacara keagamaan, dan ibadah mendoakan arwah terkait meninggalnya Albertus Slamet Sugihardi.

Hal itu sangat disayangkan. Namun, kondisi ini juga harus dimanfaatkan sebagai momentum rekonstruksi toleransi di Yogyakarta.

"Terjadinya kasus tersebut mengindikasikan melemahnya basis sosial toleransi di Yogyakarta," ujar Direktur Riset Setara Institute, Halili, dalam keterangan tertulis, Rabu, (19/12).

Hal itu juga menegaskan paradoks besar bagi Yogyakarta yang mendaku sebagai ‘City of Tolerance’. Dalam perspektif kebinekaan dan kesetaraan hak konstitusional untuk memeluk agama secara merdeka, tindakan kelompok mayoritas tersebut tidak dapat dibenarkan.

Intoleransi yang terjadi seputar meninggalnya Albertus Slamet menyiratkan beberapa sisi minus. Di antaranya pengerasan konservatisme keagamaan sudah menjangkau lapis sosial terbawah, serta penguatan simbolisme keagamaan tidak hanya berdampak pada penebalan politik identitas tapi juga penguatan kecemasan, ketakutan, dan keterancaman atas simbol-simbol identitas yan berbeda.

Baca juga: Ma'ruf Amin: Penahanan Bahar Smith Bukan Kriminalisasi Ulama

Mayoritarianisme hampir selalu bekerja melalui penundukan kelompok minoritas dengan logika kerukunan. Pernyataan bermaterai yang kemudian dibuat oleh keluarga Slamet, baik dalam simulasi permintaan warga yang mayoritas maupun keikhlasan keluarga yang minoritas, merupakan penundukan kepada yang secara kuantitatif sedikit dan secara sosio-politis lemah menggunakan logika kerukunan.

Ia menyatakan, Indeks Kota Toleran 2018 yang dirilis Setara Institute beberapa waktu yang lalu memang masih mencatat masalah besar dalam praktik dan promosi toleransi di Yogyakarta. Karena itu, meski tidak lagi berada di sepuluh terbawah, Yogyakarta masih berada di klaster orange dengan skor toleransi 4,883 dalam skala 1-7.

Data studi indexing dimaksud menunjukkan masih sangat rendahnya toleransi di Yogyakarta pada tiga dari delapan indikator, yaitu rencana pembangunan, tindakan pemerintah, dan inklusi sosial keagamaan. 

Hal itu menuntut tindakan pemerintah yang lebih inklusif dan membelajarkan, serta perencanaan program-program pembangunan sosial yang lebih inklusif dan kondusif bagi praktik dan promosi toleransi.

"Dalam konteks itu, Setara Institute meminta Sultan Hamengkubuwono X untuk mengoptimalkan otoritas sosio-politik dan sosio-kulturalnya untuk mengambil peran besar dalam praktik dan promosi toleransi dengan menjamin kesetaraan hak seluruh warga, baik yang banyak maupun yang sedikit," ujar Halili.

Untuk memaksimalkannya, otoritas bidang pendidikan juga harus mengambil prakarsa yang lebih untuk membangun toleransi dan memperkuat kebinekaan dalam keseharian hidup warganya. Optimalisasi peran para tokoh agama untuk mengarusutamakan moderasi paham keagamaan juga sangat diperlukan. (OL-3)