Oknum Demokrat Terlibat Perusakan APK

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto merespons tanggapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dengan perusakan alat peraga kampanye (APK) Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau.

“Bukan saya ngarang, tapi kalau ada reaksi, ya silakan. Diajak ketemu juga tidak apa-apa. Tapi, itu (informasi perusakan) adalah sumber resmi dari Kapolri yang sudah memerintahkan mengusut perusakan itu,” tegas Wiranto di Jakarta, kemarin.

Sebagai Menko Polhukam, Wiranto menegaskan diri-nya tidak sembarang bicara. Pernyataan yang dilontarkan pun merujuk pada hasil penyelidikan Polri di lapangan.

Menurutnya, tujuan menyampaikan informasi itu agar perhelatan pesta demokrasi tetap kondusif dan tidak terganggu. Ia juga tidak ingin pemilu dijadikan ajang untuk memecah belah persatuan, seperti memicu konflik.

“Tujuan saya ialah agar masalah ini segera tidak menjadi masalah, tidak berkembang lagi. Biar polisi yang melakukan penyelidikan, diusut, diberi sanksi hukum yang tegas,” ujar Wiranto.

Ia mengaku pernyataan yang disampaikannya pada Senin (17/12) siang mengenai identitas pelaku perusakan baliho SBY dan ratusan APK Partai Demokrat di Pekanbaru ialah oknum dari PDIP dan Partai Demokrat. Itu merupakan hasil penyelidikan aparat kepolisian. Saat ini Polda Riau telah menangkap dan menetapkan tiga tersangka perusakan, yaitu HS, KS, dan MW.

“Makanya saya katakan oknum, ya oknum. Berarti tidak ada perintah, tidak ada perencanaan. Oknum yang pemikirannya sangat sederhana melaksanakan kegiatan seperti itu. Detailnya saya kira kepolisian yang menjelaskan. Kita tidak perlu ya terjadi ke-salahpahaman,” ujarnya.

SBY melalui akun Twitter-nya @SBYudhoyono, Senin (17/12) malam, mengatakan tidak sependapat dengan pernyataan Wiranto mengenai pelaku perusakan. Menurutnya, hasil kesaksian dan informasi di lapangan yang diperolehnya menyebutkan bahwa PDIP dan Demokrat bukanlah inisiator kasus perusakan tersebut.

“Maaf, saya punya pendapat yang berbeda dgn Pak Wiranto (pemerintah). Perbedaan pendapat ini bukan kejahatan. Ini hak warga negara,” kicau SBY.

Rapat darurat

Berkenaan dengan hal itu, Partai Demokrat menggelar rapat darurat di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Rapat tersebut langsung dipimpin SBY.

“Kami menyebutnya rapat darurat karena cepat sekali, rapat ini langsung dipimpin ketua umum (SBY). Agendanya menindaklanjuti kasus Pekanbaru,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Hinca meminta semua pihak tidak ikut campur dalam ­proses hukum yang berjalan. Apalagi menyepelekan persoalan perusakan atribut itu. Perusakan tidak terjadi pada satu atau dua atribut, tetapi ribuan.

“Jadi, tidak bisa bilang sudah selesai ini masalah, saya kira tidak demikian,” tegasnya.

Bawaslu dan Polri tengah menyelidiki kasus perusakan APK di Pekanbaru itu. Bawaslu menyebut ada unsur pidana dalam insiden tersebut. “Itu perusakan (APK) pidana,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. (Mtvn/P-2)