Kongkalikong di Pusaran Bisnis Batu Bara

SEKTOR pertambangan batu bara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keterkaitan yang erat dengan kebijakan dan regulasi, royalti, pajak, serta infrastruktur, mendorong sektor ini terpapar korupsi politik.

Hal itu tecermin dalam laporan terbaru yang dikeluarkan Greenpeace, Auriga, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, kemarin.

Laporan bertajuk Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara itu mengungkap bagaimana elite politik atau politically exposed persons menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara.

Koordinator Jatam, Merah Johansyah, mengatakan bahwa melalui korupsi politik, pilkada, dan pemilu­ hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekaya­an.

“Korupsi politik melalui kongkalikong politisi dan pebisnis batu bara menyebabkan masyarakat harus berhadapan dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri kotor itu,” ungkapnya.

Pesta demokrasi lima tahunan juga menjadi kesempatan bagi para pebisnis batu bara melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah.

“Sistem politik saat ini dihuni oleh oligarki politik yang menyandarkan sumber pembiayaan politik dari energi batu bara. Harus bersihkan oligarki batu bara di Indonesia,” tegas Merah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, mengatakan elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batu bara. Ini merupakan lanskap baru, yakni desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal itu meningkatkan risiko terjadinya korupsi.

“Sektor batu bara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori­ politik dan demokrasi di Indonesia.”
Menurut Tata, terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko korupsi dalam tiap tahapan proses pertambangan. Kelemahan dalam sistem pencegahan korupsi, juga pada aspek yudisial secara umum menurunkan kemampuan pemerintah untuk dapat mendeteksi, mencegah, dan menghukum koruptor secara efektif.

Dalam laporan Coalruption disebutkan para elite politik yang menyatukan bisnis dengan politik di sektor pertambangan batu bara ialah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Bumi Resource, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan grup bisnis Nusantara, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan PT Toba Sejahtera.

Rentan korupsi
Aktivis Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas menyatakan buruknya pengawasan menjadikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya batu bara, rentan untuk dikorupsi.

Carut-marut coalruption atau korupsi batu bara juga dilatarbelakangi keterlibatan orang berbasis politik atau lebih dikenal politically exposed persons. Mereka menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara. “Ini yang ditemukan Greenpeace dalam studi batu bara dan itu menjadi catatan bagi kita bagaimana bisnis batu bara itu rentan dengan akar kekuasaan.” (P-2)