Kedaulatan Wilayah Sebuah Keharusan

(Tom/Ths/P-1)
18/12/2018 10:15
Kedaulatan Wilayah Sebuah Keharusan
(MI/ROMMY PUJIANTO)

KEDAULATAN di laut dan udara merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah. Tanpa ada kedaulatan yang menyeluruh, keberadaan negara tidak ada artinya.

“Negara lain akan seenaknya ­mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki negara kita,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memberi pandangan dalam peluncuran buku karya mantan KSAU Marsekal (Purn) Chappy Hakim di Perpustakaan Nasional, Jakarta, kemarin.

Tiga buku baru yang diluncurkan Chappy bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-71 ialah Menata Ulang Penerbangan Nasional, Penegakan Kedaulatan Negara di Udara, dan Tol Udara Nasional.
Kolonel Penerbang Supri Abu yang menulis buku bersama Chappy Hakim menguraikan kedaulatan wilayah udara Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Itu berbeda dengan di wilayah laut yang dalam empat tahun terakhir terasa sekali sosok keindonesiaannya. Di laut, para pelanggarnya bisa ditangkap dan ditenggelamkan.

Salah satu contoh ialah wilayah di sekitar Laut China Selatan yang dipakai sebagai tempat latihan angkatan udara Singapura. “Kita belum bisa mengambil alih wilayah itu karena selalu diklaim sebagai daerah latihan tradisional,” kata Supri Abu.

Menteri Susi menjelaskan, pada awalnya Singapura juga menyatakan tempat itu sebagai daerah penangkapan ikan tradisional. Ia lantas menyampaikan kepada Dubes Singapura bahwa nelayan Indonesia juga menganggap wilayah perairan Australia dan Madagaskar sebagai daerah penangkapan ikan tradisional.

“Tetapi pemerintah Australia tidak pernah mau mengakui dan menangkap nelayan-nelayan Indonesia,” kata Susi.

Atas dasar itu, Susi berpendapat pemerintah tidak boleh berkompromi dengan kedaulatan. “Kita harus menjaganya karena itulah harga diri bangsa dan itulah yang akan membawa kita untuk maju,” kata Susi.

Chappy berpandangan perlu ada lembaga yang memperhatikan persoalan kedaulatan negara. “Bila dimungkinkan, kita membentuk menko penerbangan atau kementerian yang mengoordinasikan bagaimana menegakkan kedaulatan negara di udara,” kata Chappy.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya