Operasi Militer Dimungkinkan

PEMERINTAH mempertimbangkan opsi operasi militer untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Pemerintah tidak bisa melawan kelompok bersenjata hanya dengan kata-kata.

“Kalau sudah kekuatan bersenjata, sudah merasa hebat mereka. Kalau mereka sadar, ya syukur. Tapi kalau tidak, ya dilawan dengan senjata (operasi militer). Undang-undang memperbolehkan, bahkan hukum internasional juga,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan ulah KKB terhadap belasan pekerja infrastruktur di Nduga, Papua, sudah ke-terlaluan. Aksi itu merupakan suatu bentuk ancaman terhadap negara.

“Kita tidak ada kompromi dengan kelompok itu. NKRI sebagai negara sah tidak bisa menempatkan diri sejajar dengan mereka,” kata Wiranto.

Menurutnya, pemberontak merupakan orang yang khilaf, tidak sadar, dan ter-sesat. Pemerintah akan menerima mereka apabila sudah sadar dari kekhilafan tersebut.

“Sebagai negara yang berdaulat, tentu kita akan menerima kalau mereka insaf dan sadar. Tapi bukan dalam bentuk negosiasi, tidak ada negosiasi,” ucapnya.

Ia juga meminta aktivis hak asasi manusia (HAM) dapat menilai secara adil persoalan di Papua.

“Jika TNI dan polisi sudah bertindak, jangan kemudian negara disalahkan. Kita punya kewajiban yang sama untuk membela negara ini,” kata dia.

Penembakan terhadap warga sipil terjadi pada Sabtu (1/12) dan Minggu (2/12) di Nduga, Papua. KKB menyerang belasan karyawan PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Nduga. Jembatan itu merupakan bagian dari program pembangunan jalur Trans-Papua.

Operasi militer
Para purnawirawan TNI yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) setuju agar pemerintah segera memberlakukan operasi militer di Papua. Penyerangan terhadap belasan pekerja dan seorang anggota TNI di Nduga, Papua, awal Desember ini sudah tak bisa ditoleransi.

“(Mereka) sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi kekerasan bersenjata. Kehadiran mereka sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI,” ujar Ketua Umum PPAD Kiki ­Syahnakri, Jumat (7/12).

PPAD meminta pemerintah tak lagi menyebut para pemberontak sebagai KKB. Dari sejumlah temuan, kata Kiki, sudah selayaknya mereka dikategorikan sebagai gerombolan separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Saat ini, Kiki menyebut OPM telah bertransformasi menjadi gerakan politik, salah satunya membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). “Artinya sudah menjadi isu internasional serta ada campur tangan asing.”

PPAD berpendapat OPM sudah selayaknya ditumpas dengan operasi militer. Ia meminta TNI menjadi pemegang kendali utama memberantas OPM. Polisi membantu dalam hal penegakan hukum.

Tercatat, TNI sudah sembilan kali memberlakukan operasi militer. Di Papua, terakhir kali operasi militer diberlakukan pada 1996, yakni saat operasi pembebasan sandera Mapenduma. (P-1)