Pemerintah Tak Perlu Tanggapi Asumsi Penaikan Tunjangan Babinsa Berbau Politis

KENAIKAN tunjangan memang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan. Namun, kenaikan yang dilakukan di tahun politik memang membuat asumsi kepentingan politis atas keputusan tersebut mudah bermunculan.

"Memang Babinsa ini kan banyak perannya di masyarakat. Mereka juga mengawal keamanan jalannya pemilu nanti. Jadi kalau ada yang bilang berbau politis, ya sudah pasti," ujar Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi, Senin (17/12).

Pangi menilai tidak perlu ada tanggapan serius dari Presiden Joko Widodo atau pemerintah karena di tahun politik, setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat pasti akan menghasilkan komentar dan tuduhan adanya kepentingan politik di dalamnya. "Sekarang tinggal masyarakat saja harus dengan baik mengawasi jalannya pemilu agar tetap bisa memantau dan memastikan pemilu berjalan lancar dan jujur," ujar Pangi.

Ia mengatakan, pemerintah harus lebih fokus menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan warganya. Tidak perlu merasa terganggu dengan asumsi yang dilontarkan oposisi di tahun politik ini. "Jadi saya pikir pemerintah fokus saja pada kerja dan kerja, tidak perlu reaktif," ujar Pangi.

Sementara itu, Hendardi, Ketua Setara Institute, mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan Babinsa secara normatif adalah tugas pemerintah. Di mana pemerintah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, termasuk TNI dan Polri.

Salah satu isu krusial di tubuh TNI dan Polri sejak lama adalah isu kesejahteraan, yang dalam beberapa tahun belakangan tidak diberi perhatian memadai oleh pemerintah. Isu kesejahteraan adalah paket yang melekat dalam agenda reformasi TNI, sebagai variabel penentu keberhasilan reformasi TNI. Karena itu, kebijakan tersebut semestinya bertolak dari kerangka pikir reformasi TNI.

"Di tahun politik, kebijakan semacam ini memang rentan dimaknai sebagai agenda politik pragmatis. Tetapi, di luar potensi kritik politisasi, mesti dipastikan tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan uang negara," ujar Hendardi. (OL-6)