ICW: Lemahnya Penegakan Hukum Jadi Sasaran Bancakan Korupsi Batu Bara

PENGAMAT Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, menyatakan buruknya pengawasan menjadikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia khususnya sektor batu bara, rentan untuk dikorupsi.

Carut marut caolruption atau korupsi batu bara juga dilatarbelakangi keterlibatan orang berbasis politik, atau lebih dikenal politically exposed persons, yaitu menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara.

"Apa yang kami sebut sebagai politically exposed persons banyak menaungi terutama beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini yang ditemukan teman-teman Greenpeace dalam studi batu baranya dan itu menjadi catatan bagi kita bagaimana bisnis batu bara itu rentan dengan akar kekuasaan," jelasnya di Paradigma Cafe, Menteng, Jakarta, Senin (17/12).

Baca juga: Kongkalikong Politisi di Pusaran Bisnis Batu Bara

Ia mengatakan, selain buruknya pengawasan, persoalan carut-marut korupsi batu bara bukan hanya dari keterlibatan banyakannya oknum pejabat politik atau penguasa tetapi juga dari lemahnya penegakan hukum dan tata ruang pelaksanaan bisnis batu bara.

"Lemahnya penegakan hukum membuat bisnis batu bara menjadi 'bancakan' oknum pengusaha dan penguasa. Selain itu keseluruhan mulai dari pemetaan kemudian peragaannya dan tata ruang pelaksanaan bisnisnya juga salah," terang Firdaus.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tambang batu bara ternyata tidak memberikan kewajibannya kepada negara, baik itu kewajiban lingkungannya menyetorkan pajak atau royalti.

"Dalam studi korupsi batu bara dilihat karena memang ada dugaan gratifikasi atau suap mulai dari penentuan wilayah pertambangan dalam pemberian perizininan. Nah menurut kami ini yang menjadi persoalan besar dan harus diperbaiki," tegas Firdaus

Faktor yang masih sangat dominan, kata Firdaus, yakni conflict of interest dari pengusaha tambang batu bara dengan para elit politik. "Ya, saya tidak tahu apakah ini memang di design tapi memang banyak perusahaan yang menjadikan komisaris atau direksi dari para pejabat atau petinggi politik," ucapnya.

Firdaus juga melihat hubungan antara pemimpin daerah sarat dengan kepentingan perizinan batu bara atau kelapa sawit. Banyak dari pola-pola tersebut, digunakan perusahaan sebagai salah satu penyumbang untuk kepentingan kampanye.

"Nah, setelah mereka terpilih (pemimpin daerah), mereka harus memberikan timbal balik dengan mempermudah perizinan terhadap perusahaan itu. Sebagian besar yang menjadi korban OTT (Operasi Tangkap Tangan) adalah pejabat kepala daerah terkait gratifikasi dan suap salah satunya perizinan Meikarta atau di Kutai Timur." tandasnya. (OL-6)