Kongkalikong Politisi di Pusaran Bisnis Batu Bara

SEKTOR pertambangan batu bara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keterkaitan yang erat dengan kebijakan dan regulasi pemerintah, royalti, pajak, serta infrastruktur pemerintah, mendorong sektor ini ikut terpapar korupsi politik.

Hal ini digambarkan dalam sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Greenpeace, Auriga, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Senin (17/12). Laporan yang bertajuk Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara ini mengungkap bagaimana elite politik atau politically exposed persons menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara.

Baca juga: DPR akan Minta Klarifikasi Bawaslu soal Kunjungan ke Eropa

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, mengatakan bahwa melalui korupsi politik, Pilkada dan Pemilu hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan.

“Korupsi politik melalui kongkalikong politisi dan pebisnis batu bara ini menyebabkan masyarakat harus berhadapan langsung dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri kotor ini.”ungkapnya di Paradigma Cafe, Menteng, Jakarta.

Pesta demokrasi lima tahunan ini juga menjadi kesempatan bagi para pebisnis batu bara melakukan praktik 'ijon politik' untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah.

"Sistem politik saat ini dihuni oleh oligarki politik yang menyandarkan sumber pembiayaan politik nya dari energi batu bara ini. Harus bersihkan oligarki batu bara di Indonesia," kata Merah.

Menurutnya, korupsi politik melalui kongkalikong politisi dan pebisnis batu bara ini menyebabkan masyarakat harus berhadapan langsung dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri kotor ini.

"Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batu bara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Sektor batu bara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori politik dan demokrasi di Indonesia yang merugikan rakyat Indonesia ,” sambungnya,” ujar Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya. (OL-6)