Wagub Kosong karena Salah Partai

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta bukanlah kesalahan Gubernur DKI Anies Baswedan, melainkan partai pengusung (Gerindra, PAN, PKS) yang hingga saat ini belum mengajukan nama.

Seperti diketahui kekosongan posisi Wagub DKI ini terjadi sejak Sadiaga Uno mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan Presiden 2019. Hal itu disampaikan Tjahjo seusai menghadiri Apel Danrem dan Dandim se-Indonesia di Pussenif, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/11).

“Harusnya partai pengusung kompak dulu mengajukan satu atau dua nama gabungan partai politik kepada Gubernur, mengajukan ke DPRD, diputuskan mau votingkah atau mau aklamasi, baru dise­rahkan kepada Mendagri, soal kapan itu bukan wewenang kami bukan wewenangnya Pak Anies, tetapi kewenangan koalisi gabungan partai itu.”

Soal kekosongan itu, Partai NasDem mengusulkan, bila sosok gubernur tak disepakati oleh Partai Gerindra dan PKS, nama wakil gubernur sebaiknya ditawarkan kepada tokoh-tokoh lain di Jakarta. Salah satunya anak Priok yang kini duduk sebagai wakil rakyat di DPR, yakni, Ahmad Sahroni.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menekankan jabatan Wagub DKI sebagai jabatan penting dan memenga­ruhi kinerja dari pemprov. Dengan anggaran APBD sebesar Rp89 triliun di 2019, Gubernur Anies Baswedan dipandang Bestari akan kewalahan memberikan persetujuan anggaran.

Sesuai perundangan, pemilihan dua nama diberikan kepara partai pengusung ke DPRD untuk kemudian diparipurnakan. Dengan belum adanya ketidaksepakatan nama wagub, dinilai Bestari sebagai gambaran ketidakdewasaan partai pengusung dalam berpolitik.

“Wagub di DKI itu kan jabatan penting dan sangat memengaruhi kinerja dari pemprov dengan kekosongan itu. Sampai hari ini dua partai pengusung belum menunjukkan kedewasaan berpolitik. Sudah terlalu lama dan kelihatan tidak ada ujungnya,” ujar Bestari.