Ma'ruf Amin: Santri Layak Jadi Politisi dan Pemimpin

CALON Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan santri memiliki potensi untuk menjadi politisi dan memimpin birokrasi di Indonesia. Melihat sejarah pada masa lalu, Amin menilai para santri sudah terbukti menjadi pemimpin dari tingkat daerah hingga ke nasional.

Pada masa sekarang, Amin mengatakan banyak santri dan kyai yang menjadi kepala daerah, seperti Wakil Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Timur juga dipimpin Nyai Khofifah, yang merupakan santriwati. "Gus Dur juga pernah jadi Presiden," kata Amin, Minggu (16/12).

Baca juga: Momen Paling Istimewa di 2018 Bagi Kiai Ma'ruf

Maka dari itu, Amin meminta para santri untuk menghiraukan nada miring soal kapasitas santri dan kiyai dalam memimpin. "Jangan terbawa arus opini yang mendegradasi santri dan kyai. Seolah Santri dan Kyai tak layak jadi pemimpin, tak layak jadi politisi dan memimpin birokrasi," tandas Amin.

Selain itu, ia tak menampik adanya nada miring yang tertuju padanya mengenai posisinya sebagai cawapres, justru harus dilihat dari kacamata yang objektif. Ia meminta melihat melalui rekam jejaknya selama ini yang berkecimpung di pemerintahan dan Nahdlatul Ulama.

"Saya tentu paham politik. Sebab sejak muda saya sudah jadi anggota DPRD DKI, menjadi anggota DPR-MPR, menjadi Dewan Pertimbangan Presiden dua periode, menjadi Rais Amm PBNU, Ketua MUI. Saya menerima tawaran menjadi Wapres adalah untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa ini," tandasnya.

Lebih lanjut, kata Amin, isu seputar kebaikan umat selalu ia sampaikan kepada Pemerintah. Menurutnya, usulan tersebut mendapat respon positif dari Pemerintah.

"Saya pernah usul kepada Pak Jokowi, Ekonomi Islam itu sangat penting bagi umat, sekaligus juga potensial untuk meningkatkan ekonomi nasional," terang Amin.

Tak sampai di situ, Amin juga menilai usulannya mengenai kemajuan pesantren juga ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal tersebut tecermin dari disahkannya UU Pesantren.

"Maka saya usulkan agar pemerintah bisa membantu pesantren. Agar bisa berkembang juga, butuh cantolan hukum dalam penggunaan APBN, maka diperlukan adanya UU Pesantren. Dan itu didengarkan oleh Pak Jokowi hingga lahirlah RUU Pesantren," kata Amin.

Maka dari itu, ia meminta para santri untuk terus mengembangkan diri untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ia menilai selama ini pemerintah telah memberikan kebijakan yang mampu mendorong menjadi lebih baik. (OL-6)