Andi Arief Sebut Pelaku Pengrusakan Mengaku Disuruh PDIP

POLITIKUS Demokrat Andi Arief mengungkap aktor di balik pengrusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Pernyataan Andi merujuk keterangan pelaku pengrusakan yang ditangkap DPC Demokrat.
 
"Keterangan pelaku perusakan  yang ditangkap DPC Demokrat malam tadi menyebut dia disuruh pengurus PDIP," kata Andi di akun Twitter-nya, Sabtu (15/12).
 
Menurut Andi, pengakuan itu baru informasi awal dan terlalu gegabah jika langsung dipercaya. Ia menyebut hubungan Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama ini terjalin baik.
 
"Tugas polisi menyimpulkannya. Tidak ada alasan, pelakunya ada. Beda dengan kasus lain," ujarnya.
 
Andi juga mengungkapkan, berdasarkan pengakuan pelaku yang ditangkap polisi, jumlah perusak atribut Demokrat di Pekanbaru ada 35 orang yang terbagi lima kelompok.
 
"Satu regu tujuh orang. Mereka dibayar Rp150 ribu per orang. Yang menyedihkan, pemberi order dari partai berkuasa," kicaunya.
 
Andi pun menyinggung situasi pada zaman Orde Baru. Kala itu, kata dia, atribut PPP dan PDI sebagai partai oposisi tetap diberi kesempatan tampil dan tidak dirusak.
 
"Cara Orde Baru atau Golkar waktu itu membuat atribut di tempat yang sama dengan lebih besar dan menutupi atribut PPP dan PDI. Itu cara orang politik. Bukan dengan merusak," cuitnya lagi.
 
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis tudingan Andi Arief. Menurut Hasto, perusakan atribut partai lain bukan watak partainya.
 
"Jadi kalau ada yang mengatakan, di Pekanbaru sana, kita dituduh kader PDI Perjuangan ada yang merusak bendera Demokrat, itu bukan watak, itu bukan karakter PDI Perjuangan," kata Hasto melalui keterangan tertulis.
 
Merujuk hasil survei, kata Hasto, PDIP tak punya irisan persaingan dengan Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Irisan persaingan PDIP adalah dengan Gerindra.

Namun, lanjut Hasto, survei juga menunjukkan bahwa ada banyak parpol yang beririsan dengan Gerindra, yakni Demokrat, PAN, NasDem, dan Golkar.
 
"Jadi tidak ada relasinya, yang menuduh kita dengan tindakan tercela tersebut," kata Hasto.
 
Hasto justru mengungkit peristiwa kerusuhan di kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996. Peristiwa yang terjadi saat SBY menjabat sebagai Kasdam Jaya itu dikenal dengan peristiwa Kudatuli.
 
"Tapi kita tidak bermelodrama saudara-saudara sekalian. Kita tidak menuduh yang lain, kita menempuh jalur hukum," ucap Hasto.
 
Menurut Hasto, pihak yang menuduh PDIP terlibat perusakan atribut Demokrat tidak mengerti sejarah partainya.
 
"Dia tidak paham bagaimana sejarah PDI Perjuangan, yang mencoba dihancurkan pun, kita menempuh jalur hukum. Kita tidak menangis di hadapan rakyat. Kita justru meneguhkan mental kita, untuk berjuang," beber Hasto. (Medcom/OL-1)