Wiranto Sebut Tren Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut capaian indeks demokrasi Indonesia pada 2017 sebesar 72,11 poin atau meningkat 2,02 poin ketimbang capaian tahun sebelumnya.

“Prestasi daerah dalam menyelenggarakan demokrasi ternyata sangat beragam, mulai dari yang prospeknya sangat menggembirakan sampai dengan yang sarat hambatan. Oleh karena itu, kapasitas daerah amat menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayahnya masing-masing,” ujar Wiranto.

Penegasan itu disampaikan Wiranto dalam sambutannya di acara Launching Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Jakarta, Kamis (13/12). Tercatat ada 4 provinsi yang menerima penghargaan peningkatan poin, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara Papua meraih posisi terendah dalam indeks demokrasi.

“Ini, kan proses panjang, banyak daerah-daerah yang saat ini fluktuaktif, nilainya masih belum baik tetapi tidak buruk, masih ada di tengah-tengah dan ini perlu satu atensi kita para pemangku kepentingan untuk masalah demokrasi untuk meningkatkan prestasi demokrasi di Indonesia,” kata Wiranto.

Menurut dia, Indonesia memang merupakan negara demokrasi. Walaupun demikian, masyarakatnya tidak perlu menganut satu demokrasi negara lain. Alasannya karena demokrasi hanya cara dan bukan jalan. "Banyak orang yang terjebak bahwa seakan demokrasi itu sasaran kita, bukan. Demokrasi itu hanya jalan menuju satu masyarakat adil makmur, caranya ya khas Indonesia, budaya Indonesia, kultur Indonesia, cara Indonesia."

Terkait trend global yang menurun, sambung dia, realitas itu sedianya tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya, indikator demokrasi juga mencakup masalah keamanan, hak-hak rakyat, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Artinya, indikator di negara lain boleh turun tapi di Indonesia sedapat mungkin prestasi yang telah diraih harus dipertahankan.

"Ternyata dalam penilaian survei internasional, Indonesia masih dikatakan negara teraman nomor 9 di dunia. Indonesia juga dinyatakan sebagai negara yang kepercayaan publik kepada pemerintahnya nomor 1 di dunia. Artinya proses demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan, belum ideal betul, karena memang kita baru mencapai satu idealisme demokrasi, tapi berprosesnya ini masih sehat. Nah, jangan sampai kemudian ada orang kita sendiri yang mengatakan bahwa kita gagal."

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, menambahkan, IDI merupakan sebuah indikator komposit yang disusun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil IDI sangat membantu pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat sasaran, baik secara substansi maupun wilayah yang perlu mendapatkan prioritas.

“Pada 2017, tingkat demokrasi di Indonesia masih berada pada level sedang. Namun, indeksnya menunjukkan peningkatan yang signifikasi dibanding tahun sebelumnya,” kata dia.

Sejak 2009, angka IDI cenderung fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan seiring berbagai peristiwa politik yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan cukup sensitif dalam memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di masing-masing provinsi.

“Peningkatan angka IDI tentunya merupakan kabar yang menggembirakan bagi kemajuan demokrasi di Tanah Air. Di sisi lain, hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan politik di masa mendatang, terutama menjelang pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2019, dimana intensitas perhatian masyarakat pada bidang politik dan pemerintahan semakin meningkat," tandasnya. (OL-4)