BSSN Ungkap 3 Potensi Ancaman Siber Jelang Pemilu 2019

Thomas Harming Suwarta
12/12/2018 19:32
BSSN Ungkap 3 Potensi Ancaman Siber Jelang Pemilu 2019
(ADAM DWI / MI)

BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap 3 potensi ancaman siber yang harus diantisipasi menjelang Pemilu 2019. Tiga hal tersebut ialah hack, leak dan amplify.

"Berkaitan dengan Pilpres dan Pileg 2019, ada tiga hal yang akan terjadi, menurut prediksi dari bssn, yaitu hack, leak, dan amplify," kata Deputi I BSSN Irjen Pol Dharma Pongrekun saat diskusi bertajuk Potensi Ancaman Siber Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (12/12).

Baca juga: Lima Kerawanan Siber di 2019

Ancaman hack atau peretasan, kata dia, biasanya terkait dengan upaya mengganggu infrastruktur cyber pemilu seperti sistem  IT-nya yang juga pernah terjadi dalam pengalaman-pengalaman Pemilu lalu.

"Kita masih ingat dulu saat situs KPU diretas lambang partai diganti dengan buah-buahan. Ini contoh bagaimana ancaman ini serius dan nyata," ungkap Dharma.

Ancaman lain terkait leak, yaitu hal-hal berkaitan dengan pembocoran informasi. "Ini biasanya micro targeting, misalnya menargetkan data peserta (konstituen  Pemilu). Ada informasi pribadi yang sifatnya private dicuri, dan diambil. Ini juga sudah ada pengalamannya di kita. Hal-hal privasi dibuka ke publik untuk menjatuhkan lawan politik," sambung Dharma.

Hal lain lagi ialah amplify yaitu terkait dengan bagaimana memviralkan informasi yang dibocorkan tersebut. "Dari proses ini kemudian bisa sangat mudah menjadi bahan kampanye hitam yang menjatuhkan lawan politik. Kasus calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada Pilkada lalu adalah nyata dari kejadian ini sampai akhirnya harus mundur dari pencalonan. Dan yang seperti ini banyak terjadi," paparnya.

Baca juga: Antisipasi Serangan Siber, BSSN Gandeng Facebook dan Twitter

Dalam konteks ini, BSSN sudah berkoordinasi dengan KPU dan Kemenkominfo agar infrastruktur IT harus aman dan terjaga dan pada sisi yang lain KPU maupun Bawaslu harus jeli melihat semua potensi ancaman ini agar tidak merusak proses demokrasi di Indonesia.

"Tentu saja kita sudah koordinasi dengan KPU sehingga semuanya bisa aman dan berjalaan dengan baik," pungkas Dharma. (OL-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Astri Novaria
Berita Lainnya