Peta Tunggal Hapuskan Kesemrawutan

PRESIDEN Joko Widodo sangat mengapresiasi peluncuran kebijakan satu peta (one map policy).

Menurut Jokowi, di masa sekarang, memalukan bila Indonesia tidak punya satu peta yang akurat. Selama ini kebijakan satu peta tidak terealisasi karena terlalu banyak kepentingan dan kekhawatiran.

"Terlalu banyak kepentingan, ketakut-an, dan kekhawatiran dari mereka yang khawatir. Kalau saya, enggak, ya sudah, jalan. Lama-lama kelihatan semua. Tetapi yang bisa membuka hanya saya," kata Presiden saat menghadiri peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Kebijakan yang merupakan salah satu agenda prioritas Nawacita itu tertuang dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta yang dapat diakses semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Manfaat kebijakan yang mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik di Indonesia tersebut ialah mendukung sistem perizinan terintegrasi satu pintu (online single submission/OSS) untuk kemudahan dan kepastian investasi, juga mendukung reformasi agraria, perhutanan sosial, pemanfaatan sumber daya alam lestari, penyediaan lahan untuk proyek nasional, perbaikan kualitas rencana tata ruang, dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan.

Sembari berseloroh, Kepala Negara mengatakan kebijakan satu peta itu juga membuat semua konsesi yang sudah ada menjadi jelas dan pembangunan nasional lebih terencana. Selain itu, secara detail dapat diketahui siapa saja pemilik lahan atau konsesi yang ada di seluruh Tanah Air.

"Misalnya, Bu Sri Mulyani memiliki tanah di mana, ketahuan semua. Pak Ketua DPR punya konsesi di mana juga ketahuan semua. Kalau punya ya, Pak, mohon maaf," lanjut Presiden yang di-sambut tawa hadirin.

Salah satu masalah menonjol di Indonesia, lanjut Jokowi, ialah tumpang-tindihnya pemanfaatan lahan. Dia mencontohkan di Kalimantan sekitar 19,3% dari luas lahan mengalami tumpang-tindih pemanfaatan. Belum lagi urusan perbatasan antardesa atau kecamatan.

"Tumpang-tindih selesai. Dengan peta digital tidak perlu lagi izin lokasi karena sudah ketahuan semua. Ngapain pakai izin? Nanti lari ke mana-mana. Kami sudah komitmen bersama ini harus jalan," ujar Presiden.

Untuk mengantisipasi tumpang-tindih lahan, Menko Perekonomian Darmin Nasution meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkolaborasi.

"Peta-peta tematik hasil integrasi telah diunggah ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta dan dapat diakses. Kita membuat terobosan untuk menyelesaikan masalah tumpang-tindih pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Darmin.

Iklim investasi

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin mengungkapkan kebijakan satu peta membuat iklim investasi semakin baik.

"Jika tumpang-tindih (lahan) selesai, investor tertarik untuk menanamkan modal. Hanya, peta kawasan rawan likuefaksi belum ada. Juga peta rencana tata ruang laut nasional dan peta batas administrasi desa dan kelurahan. Peta administrasi desa rampung tahun depan," ungkap Hasanuddin.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghargai keseriusan pemerintah daerah menyiapkan data untuk kebutuhan kebijakan satu peta kendati menggunakan dana APBD.

"Pelaksanaan kebijakan satu peta berdampak pada kepastian investasi, pencegahan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, dan kependudukan," tandas Moeldoko. (Dhk/Ant/X-3)