Belum Kondusif, Pemilu di Papua Diusulkan Ditunda

PROVINSI Papua menjadi salah satu provinsi dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi. Pascainsiden penembakan terhadap karyawan PT Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, wilayah tersebut dinilai masih rawan konflik. Oleh karena itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, menyarankan agar Pemilu di Papua ditunda.

"Kalau saya ditunda saja, khusus di Papua. Karena sangat tidak kondusif. Mungkin ditunda setahun atau dua tahun. Nanti Pemilu khusus di Papua saja, yang daerah lain sudah tidak ada masalah," jelas Hermawan di Hotel Diradja, Tendean, Jakarta, Selasa (11/12).

Baca juga: Menkopolhukam Berharap Indeks Kerawanan Pemilu di Papua Netral

Suara penduduk di Papua, kata Hermawan, tidak terlalu signifikan. Kecuali penundaan pemilu di Provinsi Jawa Barat atau Jawa Timur dirasa menganggu jalannya pemilu 2019. Kemudian Hermawan menuturkan, untuk pemilihan legislatif, kursi DPR dibuatkan status quo.

"Saran saya tunda (pemilu di Papua). Sudah jelas peta di kursi DPR dibuat status quo saja tapi kan masalahnya orang kalau bertarung kekuasaan kursi sudah tidak peduli ada orang yang mati, tidak peduli bangsanya sendiri hancur." katanya.

Tingginya kerawanan konflik di Papua, menurut Hermawan bisa memicu jadi konflik terbuka. Ia menyarankan agar pihak kepolisian bergerak secara hati-hati.

"Diusahakan ke depan pemicu untuk konflik terbuka tidak ada lagi, makanya polisi bergerak hati-hati. KKB itu berusaha mengesankan bahwa ini masalah perjuangan. Pembebasan dari penjajahan Indonesia. Saya tidak mau update lebih jauh situasi terakhir karena pasti tidak menggembirakan." tandas Hermawan. (OL-6)