Komnas HAM Berharap Negara Pastikan Akses Masyarakat Korban Intoleransi

KOMISI Nasional Hak Asas Manusia mengingatkan agar aparat penegak hukum perlu secara tegas dan tepat dalam melakukan tindakan hukum untuk merespons berbagai tindakan kejahatan kebencian, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan tindakan-tindakan intoleransi lainnya.

"Negara juga harus memastikan akses bagi masyarakat yang menjadi korban berbagai tindakan intoleransi," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Selasa (11/12).

Terkait penanganan intoleransi, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo dapat memastikan bekerjanya berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang ada, seperti melakukan sinkronisasi, revisi, dan pembaruan hukum yang mendorong situasi toleransi dapat berkembang secara kondusif.

Menurut dia, situasi intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan yang terjadi di penjuru Tanah Air cukup mengkhawatirkan. Itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah penelitian independen bahwa telah terlihat adanya gejala menguatnya intoleransi, diskriminasi, dan sentimen konservatisme agama di masyarakat.

"Hal ini patut menjadi perhatian karena tindakan intoleran dalam skala yang lebih luas dan massif dapat menimbulkan terjadinya goncangan sosial, konflik, dan kekerasan. Gejala ini pun diyakini akan terus meningkat seiring dengan momentum pemilu mendatang," tandasnya. (OL-4)