Jokowi: Banyak yang Khawatir dengan Kebijakan Satu Peta

PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi peluncuran kebijakan satu peta yang akhirnya bisa terwujud. Menurut Presiden Jokowi, sangat memalukan bila Indonesia tidak memiliki satu peta yang akurat di masa sekarang ini.

Ia berpendapat slama ini kebijakan satu peta tak terealisasi akibat terlalu banyak kepentingan-kepentingan dan kekhawatiran-kekhawatiran.

"Karena terlalu banyak kepentingan ketakutan kekhawatiran dari yang khawatir. Kalau saya enggak khawatir, ya sudah jalan, saya perintahkan sudah dua tahun ini. Lama-lama akan keliatan semuanya nanti. Tapi yang bisa buka hanya saya," ujarnya saat menghadir peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta (11/12).

Sembari berseloroh, Jokowi mengatakan kebijakan satu peta ini juga membuat konsesi-konsesi yang sudah ada menjadi jelas dan membuat pembangunan nasional lebih terencana. Di samping itu, secara detail akan ketahuan pula siapa saja pemilik-pemilik lahan atau konsesi yang ada di Indonesia.

"Misalnya Bu Sri Mulyani memiliki tanah di mana, ketahuan semuanya. Pak Ketua DPR punya konsesi di mana juga ketahuan semuanya, kalau punya ya, pak, mohon maaf,” seloroh Presiden disambut tawa hadirin.

Turut hadir alam acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Tampak pula Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Menurut Jokowi, salah satu masalah yang menonjol di Indonesia adalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Hal ini, jelas Presiden, ia bisa rasakan saat memantau pembangunan proyek-proyek infrastruktur selama empat tahun terakhir. Hal itu berimbas pada tersendatnya pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir.

Ia mencontohkan di Kalimantan saja sebanyak 19,3% dari luas lahan mengalami tumpang tindih pemanfaatan. Belum lagi, urusan perbatasan antardesa atau kecamatan.

"Dengan one map policy ini kami harapkan tumpang tindih ini bisa selesai. Ke depan juga urusan perizinan dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi karena sudah ketahuan semuanya kok. Ngapain harus pakai izin?  Nanti larinya kemana-mana. Kita sudah komitmen bersama ini harus jalan," pungkasnya.

Kebijakan satu peta merupakan tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk memperbaiki data spasial tematik dalam satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Kebijakan satu peta ini dituangkan dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta yang bisa diakses semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan demikian, acuan yang digunakan adalah peta dengan standar yang sama. (OL-4)