Komnas HAM Desak Penerbitan Perppu KKR Selesaikan Pelanggaran HAM

KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damik berikan rekomendasi terkait empat topik yang menjadi fokus Komnas HAM agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Keempat poin tersebut ialah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, intoleransi dan kebebasan beragama, konflik agraria, dan penguatan kelembagaan.

Dirinya menuturkan, dalam hal penyelesaian pelanggaran HAM, pihaknya merekomendasikan agar Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk segera meyelesaiakan proses tersebut secara yudisal.

Sementara di luar upaya yudisial pihaknya mrekomendasiakn agar dibentuk kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang dikarenakan hal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Kita menyarankan supaya segera dilakukan upaya-upaya untuk membangun kembali KKR, karena KKR kan sudah dibatalkan oleh MK tetapi tidak berarti tidak bisa dibikin KKR yang baru?, bisa. Tapi harus ada dasar hukumnya, apa dasar hukum yang paling cepat ya Perppu, maka kami usulkan itu," ungkapnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12).

Sementara dalam sektor pelaksanaan reforma agraria, pihaknya memandang saat ini untuk mewujudkan cita-cita UUD 1945 masih tergolong rumit karena belum mampu mengatasi ketimpangan struktur dan penguasaan sumber daya agraria.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian pula iakah tindakan intoleransi dalam skala yang lebih luas. Pasalnya, hal tersebut menururnya dapat menimbulkan terjadinya goncangan sosial, konflik dan kekerasan.

Pihaknya pun menuturkan tidak terlalu mempermasalahkan diwakilkannya Presiden Joko Widodo oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk hadir dan menerima rekomendasi tersebut. Ditanya terkait alasan Presiden yang tidak dapat hadir, dirinya menuturkan pihaknya mendapat informasi bahwa Jokowi tengah memiliki agenda penting lainnya.

Ahmad menuturkan, kehadiran JK dalam acara tersebut juga sebagai bentuk perwakilan pemerintah sehingga rekomendasi yang diberikan oleh pihaknya diharapkan akan ditindaklanjuti.

"Pak Wapres yang hadir, beliau kan salah seorang pemimpin tertinggi, jadi pesan kita kepada presiden kan akan sampai karena diterima oleh pak JK, kan jelas," ungkapnya.

Ditanya terkait penerapan HAM di era Jokowi, dirinya menuturkan dalam beberapa aspek yakni ekonomi,pendidikan, serta sosial budaya dipandngnya memiliki progrea yang positif. Meski demikian dirinya menuturkan progres tersebut masih perlu ditingkatkan.

"Kalau dilihat dari sisi progresif, progres gak? ada. Hak ekonomi sosial budaya berkembang gak? hak pendidikan? kesehatan? berkembang. Kita akui kita apresiasi, tapi apakah sudah cukup?, belum," katanya. (OL-4)