Mendagri Dukung Penuh KPK Usut Korupsi Proyek IPDN

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pejabat di lingkungan kementeriannya yang tersangkut kasus korupsi pembangunan gedung IPDN di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara untuk diproses lebih lanjut oleh KPK.

Ia mengaku akan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK dan tidak akan melakukan intervensi, meskipun menyangkut pejabat di kementeriannya sendiri.

"Sedang diproses KPK, saya enggak ikut campur silakan KPK memproses kalau sudah memvonis pejabat kami. Terserah mau kemana," kata Tjahjo ketika ditemui di Rakornas Pendidikan Antikorupsi di Hotel Kartika Candra, Jakarta, Selasa (11/12).

Ia mengatakan perbuatan korupsi, terutama yang merugikan negara tidak bisa tolerir. Maka dari itu, ia meminta siapapun yang tersangkut harus diproses secara hukum.

"Satu rupiah harus diproses karena menyangkut uang negara," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Senin (11/12) kemarin, KPK menetapkan tiga tersangka dalam dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara pada tahun 2011.

Dalam keterangannya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dalam kasus korupsi tersebut melibatkan satu pejabat pemerintah dan dua pihak swasta yang menangani tender proyek pembangunan gedung.

"Dudy Jocom selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011, dan Adi Wibowo, Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk," kata Alexander ketika konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/12).

Sedangka tersangka lainnya, kata Alexander, yakni Dono Purwoko Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Ketiganya, kata Alex, diduga melakukan tindakan korupsi dalam peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan di Kampus IPDN.

"Sekarang ini terdapat dugaan korupsi pada proyek pembangunan di empat kampus IPDN di Indonesia," kata Alex. (OL-4)