Humas Harus Kerja Cerdas

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan di tengah perkembangan dunia yang semakin cepat dan mengglobal, peran kehumasan menjadi sangat penting. Khususnya dalam hal menyampaikan informasi yang mendukung, baik itu program pembangunan maupun hal-hal lainnya.

"Saya berikan contoh kecil. Kita ingin mendatangkan banyak wisatawan mancanegara. Untuk itu kita perbaiki fasilitas infrastruktur dan melakukan promosi ke mana-mana. Namun, kalau pemberitaannya kurang tepat, semua akan percuma dan wisatawan tidak jadi datang," tutur Presiden Jokowi di Istana Negara, kemarin.

Humas juga dituntut be-kerja keras. Meski sudah melakukan berbagai penyederhanaan izin dan birokrasi, hal tersebut akan menjadi percuma jika citra di mata internasional tidak dibangun dengan baik.

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya peran kehumasan ke depannya sebab pada dasarnya peran humas ialah menyosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun kepercayaan dan reputasi lembaga.

Namun, dalam melakukan pekerjaannya, kehumasan tetap berkonsentrasi kepada penyampaian informasi-informasi positif perusahaan atau institusinya sendiri dan tidak menyebarkan keburukan perusahaan yang lain, terlebih menyebarkan hoaks, fitnah, ataupun ujaran kebencian.

Adapun bagi kehumasan di pemerintahan, berkewajiban membangun reputasi pemerintah dengan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tentunya tanpa memberitakan keburukan siapa pun.

Indahkan etika

Di tengah melubernya informasi, baik itu berupa teks, gambar, maupun video, ada keprihatinan dengan munculnya konten-konten negatif, berita provokatif, adu domba, kabar bohong sebagaimana yang akhir-akhir ini banyak sekali. Jokowi menilai hal tersebut jelas-jelas tidak mengindahkan etika dalam menyampaikan informasi.

Bahkan, menurut Presiden, pesan-pesan tersebut sengaja dibuat dengan kepentingan tertentu seperti membangkitkan rasa takut, membangkitkan pesimisme, menebar ketakutan, menebar kecemasan, menebar kekhawatiran dan juga perasaan-perasaan terancam.

Untuk mengatasinya, Jokowi melihat tidak cukup hanya dengan regulasi dan penegakan hukum. Hal yang sebetulnya dibutuhkan ialah literasi di-gital, sehingga warga masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi informasi digital, tapi masyarakat juga mampu memilih dan memilah informasi, melakukan crosscheck, klarifikasi, ketika menerima sebuah informasi.

"Kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat dan seimbang dengan standar moral. Kemajuan teknologi informasi digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan standar moral dan etika yang tinggi dari penggunaannya," tutur Jokowi.

Jokowi menyatakan mendukung gerakan Indonesia berbicara baik sebagai gerakan untuk hijrah dari pesimisme ke optimisme untuk membangkitkan optimisme Indonesia.

Namun, Jokowi mengingatkan berbicara baik bukan berarti pemerintah menutup mata terhadap fakta masih adanya kekurangan.

"Kalau mau Indonesia baik, kita membutuhkan kritik-kritik yang berbasis data. Tapi, bukan pembodohan atau kebohongan," ujarnya. (P-3)