Menkopolhukam Berharap Indeks Kerawanan Pemilu di Papua Netral

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebutkan pihaknya sudah melakukan survei untuk menentukan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) diseluruh daerah termasuk Papua. Ia berharap menjelang hari H pemilu, IKP wilayah Papua menjadi netral.

"Saya kira di semua daerah kita sudah lakukan survei untuk tentukan indeks kerawanan pemilu. Di semua daerah, termasuk Papua. Masih ada waktu untuk kota menekan kerawanan-kerawanan di tiap daerah yang kita harapkan pada jelang hari H pemilu kerawanan itu sudah bisa kita eliminasi termasuk Papua," terang Wiranto di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (10/12).

Indeks kerawanan pemilu, menurut Wiranto, enam bulan sebelumnya sudah melakukan survei dengan membuat grafik dan matrik sehingga mengetahui tingkat kerawanan pemilu di tiap-tiap daerah.

Ia mengaku Kemenpolhukam akan menekan indeks kerawanan pemilu sehingga menjadi berkurang dan bersinergi dengan berbagai pihak.

"Nanti kita tekan lagi (Indeks Kerawanan Pemilu), jadi intinya adalah semua pemangku kepentingan akan terus sinergi bagaimana agar tingkat kerawanan pemilu di 2019 sukses," jelas Wiranto.

Wiranto berkesempatan hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia mengaku hadir karena diminta untuk menjadi narasumber diskusi dengan beberapa Lembaga seperti dari perwakilan DPR RI, Kejaksaan polisi, Kementrian Dalam Negeri.

"Acara ini untuk memberikan satu pemahaman yng lebih luas mengenai bagaimana pentingnya kita mensukseskan pemilu yang akan datang. Saya kira pertemuan ini sangat positif ya karena banyak temuan (pelanggaran pemilu) di daerah yang belum terpantau di pusat sehingga membrikan kita satu masukan untuk di pusat," tukas Wiranto.

Provinsi Papua Barat diketahui memiliki potensi kerawanan tertinggi pada Pemilu Serentak 2019. Fakta itu didapat dari data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. IKP 2019 memuat 15 provinsi yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional atau skornya di atas 49,0. Papua Barat tertinggi dengan skor 52,83.

Kerawanan pemilu juga cukup tinggi di Papua dengan skor 49,86; Maluku Utara 48,89; Aceh 50,59; Sulawesi Tenggara 50,86; dan Sulawesi Selatan 50,26.

Angka kerawanan pemilu di Maluku mencapai 51,02; Lampung 49,56; Sumatera Barat 51,21; Jambi 49,3; Daerah Istimewa Yogyakarta 52,14; Nusa Tenggara Barat 49,59; Nusa Tenggara Timur 50,52; Sulawesi Utara 50,2 dan Sulawesi Tengah 50,5. (OL-1)