IHCS: Membangun dari Pinggir, Upaya Jokowi Penuhi Hak Atas Pembangunan

MEMPERINGATI hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Desember, Penasehat Senior IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan menyoroti capaian realisasi pemenuhan HAM Presiden Joko Widodo.

Sejak Nawacita dinyatakan, menurutnya Presiden sudah punya kebijakan yang ditujukan sebagai upaya realisasi progresif perlindungan HAM baik sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Konsep membangun dari pinggir adalah upaya pemenuhan hak atas pembangunan, hak atas pangan, hak petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat perdesaan.

"Belum lagi beberapa progam jaminan sosial terkait kesehatan, pendidikan dan perumahan. Memang ada sejumlah kendala namun hal tersebut bisa dikejar dengan sumber daya yang tersedia dan political will presiden Jokowi," ujar Gunawan, Senin (10/12).

Baca juga: RUU BUMN Tabrak Sistem Presidensial

Lebih lanjut kata Gunawan, upaya Jokowi dalam perlindungan dan pemenuhan hak petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan terlihat dari kebijakan reforma agraria, penetapan hutan adat, Dana Desa, moratorium perizinan perkebunan sawit dan perlindungan serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

"Tugas mendesak presiden sekarang ini adalah agar agenda reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria sesuai dengan yang dicita citakan," tandasnya.

Sementara itu terkait konflik bersenjata di tanah Papua, sambung dia, Jokowi sudah punya modal dasar untuk penyelesaian masalah Papua secara damai, demokratis dan berkeadilan sosial dengan menunjukan kepedulian, kebersediaan dialog dan kunjungan rutin.

"Hal ini bisa terus dimajukan terutama dalam rekognisi hak masyarakat adat, terus mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan  penuntasan masalah renegosiasi freeport," pungkasnya. (RO/OL-6)