PSI Siap Tak Diberi Gaji Bila Kerjanya di DPR Buruk

KETUA DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mendukung wacana penghentian gaji bagi anggota DPR jika kinerja legislasi tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.  

"Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," ujar Tsamara, ketika dihubungi, Jumat (7/12).

Baca juga: DPR Desak Pengusutan Pencurian Blanko KTP-el

Tsamara mengatakan, menggaji anggota dewan yang tidak mampu merampungkan UU sama saja dengan menghambur-hamburkan uang negara. Karenanya, ia berharap praktik tersebut segera dihentikan.

"Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan," tandasnya.

PSI mengatakan akan terus melakukan pengawalan bagi DPR. Salah satunya,  dilakukan dengan mendatangi DPR hari ini untuk meminta sejumlah data yang berkaitan dengan anggaran.

Kader PSI, Mikhail Gorbachev Dom, mengatakan sejumlah calon anggota legislatif (caleg) PSI lain juga ikut mendatangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Mereka datang untuk meminta sejumlah data yang berkaitan dengan anggaran.

Baca juga: Ketua DPR MInta Aparat Tidak Lembek Terhadap Gerakan Separatis

"Ini diupayakan PSI karena adanya penilaian buruk dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) terhadap kinerja DPR," ujar Mikail.

Ia juga mengatakan, PSI mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar anggota dewan tidak mendapatkan upah karena dinilai lambat menyelesaikan Undang-Undang.

"Kalau anggota DPR itu tidak kerja, tidak bikin UU, tidak selesai UU-nya dari Prolegnas itu mendingan mereka nggak digaji saja ini kita ke sini dalam rangka itu," ujar Mikail. (OL-6)