Jadi Lahan Menyembunyikan Hasil Korupsi, KPK Pandu Korporasi

WAKIL Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan pencegahan korporasi di dunia korporasi dibutuhkan, karena selama ini korporasi acap kali bersinggungan dengan lembaga antirasyah tersebut. Selain itu, korporasi dijadikan sebagai lahan untuk menutupi hasil korupsi.

"Contohnya Narazudin membuat 38 perusahaan untuk menutupi korupsinya. Itu yang kami tahu. Banyak yang tidak kami ketahui. Misal kasus Akil Mochtar. Banyak yg menyembunyikan dlm bntuk perusahaan. Perusahaan aneh-aneh. Jadi direkturnya itu supirnya atau keluarganya," kata Laode di acara Hari Antikorupsi Dunia di Bidakara Hotel Jakarta, Rabu (5/12).

Laode menyoroti banyaknya kasus suap yang melibatkan pihak swasta. Ia mengatakan dibandingkan dengan pejabat pemerintah, pejabat korporasi tersangkut kasus suap lebih banyak yang ditindak KPK.

"Kasus suap itu sekitar 80 persen dari semua kasus. Yang ditindak KPK, aktor swasta banyak, dua ratus lebih yang swasta dibandingkan pejabat pemerintah," lanjut Laode.

Mengingat angka swasta yang dominan tersebut, maka dari itu, KPK, menurut Laode justru harus memberikan pencegahan pula kedapa pihak korporasi. Karena, kata Laode, KPK tidak ingin hanya menangkap pihak yang terindikasi korupsi, tanpa memberi tahu rambu-rambunya terlebih dahulu.

"Rasanya tidak adil, sudah menindak tapi tidak ada panduan. Agar tidak terjerambab dalam hal yg dilarang, maka pencegahan korupsi korporasi imi diluncurkan," kata Laode.

Maka dari itu, Laode menegaskan sangat penting bagi korporasi menerapkan apa yang ditulis KPK dalam buku pencegahan tersebut. Ia menginginkan setelah peluncuran buku ini, ada implementasi nyata dari seluruh lapisan perusahaan.

Ia juga mengingatkan dengan kerja sama dengan korporasi ini, bukan tidak mungkin korporasi akan berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut.

"Harus dilakukan apa yang disusun oleh KPK. Tap kalau tetap menyuap, berarti tidak dilakukan. Dijalankan dan ada komitmen dari pimpinan itu yg akan kita tekan," kata Laode. (OL-4)